.webp)
Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) demo menolak Omnibus Law di depan Gedung DPRD Jawa Timur. Massa membubarkan diri setelah perwakilan mereka diterima anggota DPRD Jatim.
Perwakilan buruh diterima oleh Ketua DPRD Jatim, Kusnadi beserta dua anggota DPRD Jatim lainnya. Yakni Lilik Hendarwati (Fraksi PKS) dan Hari Puji Lestari (Fraksi PDIP).
Kusnadi mengatakan, dirinya kurang setuju apabila sebuah undang-undang disahkan tanpa masukkan dari para buruh. Ia mencontohkan, dirinya selalu mengajak perwakilan masyarakat setiap membuat Perda di Jatim.
"Ya biasanya kita kan selalu membawa perwakilan dalam membuat peraturan. Kayak kemarin membuat Perda Trantibum kita minta ada masukkan, saksi juga," ujar Kusnadi usai audiensi dengan perwakilan buruh di DPRD Jatim, Kamis (22/10/2020).
Kemudian Lilik Hendarwati mengatakan, dirinya secara pribadi mendukung para buruh. Ia berharap Presiden RI Joko Widodo mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU.
"Intinya serikat pekerja meminta DPRD Jatim menyalurkan aspirasi mereka agar Presiden membuat Perppu untuk mencabut UU Omnibus Law," ujarnya.
"Saya secara pribadi menyampaikan dukungan untuk perjuangan mereka karena hanya dengan tekanan masyarakat lah, kemungkinan presiden menurunkan perpu. Karena sebagai legislator, sikap PKS tegas menolak UU Omnibus Law. Semoga gelombang penolakan buruh dan segenap lapisan masyarakat mengetuk hati presiden untuk mengeluarkan Perppu pencabutan undang-undang," lanjutnya.
Edi Supriyantono, selaku korlap aksi FSP LEM SPSI mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan aksi pada Rabu (27/10). Ia menjanjikan massa dengan jumlah yang lebih banyak.
"Kita akan kembali 27 besok. Kita bawa massa banyak dan akan melumpuhkan Jatim. Selama aspirasi kita tidak didengarkan, kita akan terus melakukan aksi," pungkasnya.
Demo di DPRD Jatim selesai pada pukul 16.00 WIB. Demo berlangsung damai dan massa bubar dengan tertib.
