.webp)
Sekitar 750 orang dari Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP SPSI) demo di depan Gedung DPRD Jawa Timur. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu sebagai pengganti Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Pantauan detikcom di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB, ratusan buruh dari SPKEP SPSI mulai berdatangan. Ratusan buruh tersebut berasal dari beberapa kawasan industri di Surabaya. Seperti Rungkut Industri, Margomulyo dan Karangpilang.
Enam perwakilan buruh yang menaiki mobil komando bergantian berorasi di hadapan ratusan buruh. Para buruh merasa dizalimi saat RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan jadi UU.
Andika, perwakilan SPKEP SPSI yang ada di mobil komando menyatakan, anggota DPR RI telah mengkhianati rakyat. Ia meminta seluruh buruh tidak memilih partai politik yang turut mengesahkan RUU tersebut.
"Kosongkan suara partai yang mendukung RUU Omnibus Law saat Pemilu 2024 nanti. Tanggal 8 nanti, kita lumpuhkan Surabaya," ujarnya di atas mobil komando, Selasa (6/10/2020).
Tonton juga video 'Kesal Omnibus Law Disahkan, Buruh di Bekasi Mogok Kerja':
Andika menyindir anggota DPR RI yang selama ini melangsungkan reses di dapilnya masing-masing tidak menyerap aspirasi masyarakat. "Dana reses katanya untuk serap aspirasi masyarakat. Tapi mengesahkan RUU ini sama saja tidak mendengar rakyat," imbuhnya.
Andika menegaskan, selama Omnibus Law ada, haram memilih parpol yang mendukung UU tersebut. Ia juga meminta Presiden Jokowi menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), sebagai pengganti UU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Haram memilih parpol yang mendukung UU tersebut. Ada 2 parpol yang tidak mendukung. Apakah murni memperjuangkan hak pekerja, atau mengamankan konstituen di 2024. Kita gak tahu tujuannya. Tapi kita minta Pak Presiden untuk mengeluarkan Perppu," tambahnya.
Hingga pukul 14.30 WIB, massa masih berada di Gedung DPRD Jatim. Ada 15 perwakilan buruh yang memasuki gedung untuk beraudiensi dengan perwakilan DPRD Jatim.
