Ini Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Memutus Bebas Bos MeMiles

Amir Baihaqi - detikNews
Kamis, 01 Okt 2020 15:44 WIB
arteria dahlan memiles
Anggota DPR Arteria Dahlan saat melihat barang bukti MeMiles (Foto: Hilda Meilisa Rinanda)
Surabaya -

Pengadilan Negeri Surabaya memutus bebas Dirut PT Kam and Kam, Kamal Tarachand Mirchandani alias Sanjay. Lalu apa fakta hukum yang menjadi pertimbangan majelis hakim memutus bebas bos MeMiles?

"Kami sebagai humas tidak bisa menanggapai putusan hakim. Karena sesama hakim tidak etis. Lalu kenapa bisa bebas? Karena seluruh dakwaan tidak terpenuhi unsurnya," ujar Humas PN Surabaya Safri Abdullah kepada detikcom, Kamis (1/10/2020).

"Misalnya dakwaan 1 primair itu, menurut jaksa perdagangan barang menurut hakim itu bukan perdagangan barang tapi jasa. Itu di dakwaan ke-1 pasal 105 UU Perdagangan," terang Safri.

Kemudian pada dakwaan subsidair, lanjut Safri, JPU menyebut adanya perdagangan tanpa izin. Padahal dalam faktanya PT Kam and Kam ini memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemrov DKI Jakarta pada tahun 2020.

"Terus pasal ke 1 subsidair itu pasal 106 didakwa melakukan perdagangan tanpa izin. Menurut hakimnya PT Kam and Kam ini memiliki SIUP kecil yang diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarat. Berlaku sampai Oktober 2020," tuturnya.

Sedangkan pada unsur pidana, PT Kam and Kam didakwa telah melanggar pasal 378 atau penipuan. Namun lagi-lagi, majelis hakim tidak menemukan unsur melawan hukum yang didakwakan.

Selanjutnya
Halaman
1 2