Pemkot Surabaya masih menggodok perubahan Perwali. Termasuk soal denda bagi pelanggar protokol kesehatan (protkes) baik perorangan maupun tempat usaha.
Rencana penerapan sanksi denda bagi perorangan tersebut mendapatkan kritik dari DPRD Kota Surabaya. Kritik tersebut datang dari Arif Fathoni, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Menurutnya, di saat ekonomi masyarakat tengah melemah, penerapan sanksi denda dalam bentuk uang tidak bijaksana.
"Tetapi saya mendukung manakala dalam Perwali itu, pemberian sanksi denda dalam bentuk uang kepada badan hukum yang memiliki usaha di Kota Surabaya. Karena kalau badan hukum itu tidak mampu menyediakan, tidak mampu menjamin protokol kesehatan, berpotensi menjadi klaster baru," kata Arief kepada detikcom, Kamis (17/9/2020).
"Tetapi kalau individu (perorangan) saya tidak sepakat, karena ekonomi kita lagi tidak bagus, karena membebani rakyat, yang semestinya itu menjadi tugas bersama untuk mengedukasi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat," lanjut Arief yang juga menjabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya itu.
Arief mengungkapkan, meski denda itu merupakan sanksi alternatif setelah sanksi-sanksi yang lain, pihaknya juga mempertanyakan apakah penindak Perda dalam hal ini Satpol PP Kota Surabaya, sudah siap melakukan penindakan.
