Gabungan Non Government Organization (NGO) menyayangkan polemik di masyarakat terkait riwayat pendidikan paslon Pilwali Pasuruan. Polemik tersebut dinilai tak produktif dan menggerus substansi Pilkada yang bertujuan mencari pemimpin terbaik.
"Beberapa hari ini viral di media sosial soal ijazah dari bapaslon yang dianggap tidak sah atau tidak memiliki ijazah. Nah, itu ramai di medsos. Ini menciptakan atmosfer Pilwali tidak sehat sekarang," kata Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pijakan Rakyat Nusantara (LBH Pijar), Lujeng Sudarto dalam pernyataan sikap di Taman Kota Pasuruan, Rabu (16/9/2020).
Lujeng mewakili sejumlah elemen antara lain Pasuruan Demokrasi Watch (PasDewa) hingga Pusat Studi Advokasi dan Kebijakan (Pusaka). "Jangan sampai proses demokrasi ini tidak sehat, saya kira warga tidak perlu disuguhi hoaks atau kabar-kabar bohong," tambah Lujeng.
Untuk itu gabungan NGO menantang kedua paslon membuka data dan riwayat pendidikan mereka masing-masing. Mereka bisa memanfaatkan ruang publik berupa media massa atau kanal lainnya.
"Tujuannya, agar polemik yang tidak menyehatkan ini tidak berkepanjangan dan tidak menjadi fitnah. Masyarakat seharusnya disuguhi visi misi dan gagasan para calon," imbuhnya.
