.webp)
Pemkab Malang mengalokasikan anggaran Rp 15 miliar untuk program WiFi gratis bagi pelajar. Alokasi anggaran telah diajukan dan menunggu persetujuan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Namun sebelum anggaran bergulir, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Malang lebih dulu memastikan ketersediaan sinyal. "Kami sudah bikin blank spot dan ada 50 desa yang masih tidak ada sinyal dan semua itu berada di Malang Selatan saja. Seperti desa di Kecamatan Ampelgading atau pun Bantur," ujar Kadiskominfo Kabupaten Malang Aniswaty Aziz kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).
Kesulitan jaringan di wilayah Malang Selatan disebut-sebut karena letak geografis yang berupa perbukitan dan lembah. Sehingga berpengaruh pada ketersediaan sinyal.
"Geografisnya berbentuk cekungan, makanya sinyal itu susah didapat," tutur Aniswaty.
Untuk mengurai persoalan itu, Pemerintah Kabupaten Malang harus menambah base transceiver station (BTS) di sekitar 50 desa tersebut. Untuk menambah BTS, Diskominfo mengaku sudah bekerja sama dengan salah satu provider yaitu Telkomsel.
Tonton juga video 'Curhat Guru ke Jokowi: Ingin Belajar Tatap Muka, Kasihan Murid':
Hanya saja, lanjut Anis, pihak provider mengajukan syarat. Di mana di wilayah tersebut harus menggunakan kartu seluler milik mereka. Jika tidak keberlanjutan kerja sama itu dapat tak terwujud.
"Saat ini sedang kami koordinasikan apakah 50 desa tersebut sudah banyak yang menggunakan Telkomsel. Sekaligus berapa jumlah minimal yang diminta oleh Telkomsel," tambahnya.
Selama pandemi COVID-19, sistem belajar diubah menjadi daring. Maka dukungan akses internet menjadi penting untuk memudahkan pelajar ketika mengerjakan tugas-tugas sekolah di rumah.
Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah (Kabupaten Malang) berencana akan memberikan bantuan kuota internet dan pengadaan WiFi gratis. Dengan penerapan itu, diharapkan sistem belajar daring bisa dijalani dengan baik oleh semua pelajar.
