Dinkes Jatim menemukan unsur kelalaian dalam kasus ibu melahirkan sendiri hingga bayinya meninggal, di Rumah Sakit Pelengkap Medical Center (RS PMC) Jombang. Oleh sebab itu, DPRD Jombang meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut.
Ketua DPRD Jombang Mas'ud Zuremi mengatakan, pihaknya baru menerima surat hasil klarifikasi Dinkes Jatim terhadap kasus ibu melahirkan sendiri, pada Selasa (8/9). Dalam surat tersebut, Dinkes Jatim menyebutkan proses klarifikasi pada Senin (10/8) dihadiri pihak RS PMC, serta tim IDI, POGI, IBI dan Dinkes Jombang.
Hasilnya, Dinkes Jatim menemukan 3 permasalahan yang memicu DR (27) melahirkan tanpa bantuan tenaga kesehatan, hingga bayi perempuannya meninggal dunia pada Selasa (4/8) dini hari. Warga Desa Gedangan, Kecamatan Sumobito itu melahirkan sendiri di ruang isolasi Darussalam RS PMC, Jalan Ir H Juanda, Jombang.
Permasalahan pertama yakni pada saat proses persalinan di ruang isolasi tidak ditolong oleh bidan. Hal ini disebabkan karena tidak disiapkan ruang isolasi khusus untuk pelayanan persalinan. Sehingga perawat yang bertugas masih harus berkoordinasi dengan bidan yang berada di kamar bersalin. Hal inilah yang menyebabkan keterlambatan pertolongan persalinan.
Persoalan kedua, rumah sakit belum mempersiapkan tenaga khusus dalam pelayanan maternal neonatal COVID-19. Sedangkan permasalahan ketiga yaitu rumah sakit belum menetapkan standar operasional prosedur terkait dengan screening di triage dan cara berkoordinasi/komunikasi dengan ruang perawatan (kamar bersalin, ruang isolasi, ruang rawat inap dan lain-lain).
"Dari hasil penanganan, pemantauan, penyelidikan Dinas Kesehatan Jatim, termasuk juga ada IDI di situ. Ada kelalaian, ada keteledoran, ada kekurangan-kekurangan pelayanan oleh RS Pelengkap. Ngomong RS Pelengkap juga dari dokter, dari bidan dan tenaga medis lainnya," kata Mas'ud kepada wartawan di kantornya, Jalan KH Wahid Hasyim, Rabu (9/9/2020).
Oleh sebab itu, Mas'ud meminta Polres Jombang segera turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini. "Artinya ketika ngomong ada kelalaian, harus ada aparat penegak hukum turun ke sana. Kelalaian itu apakah disengaja atau tidak," tegasnya.
