.webp)
Massa merupakan warga sekitar perkebunan Karangnongko Desa Modangan Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Kedatangan mereka membawa poster besar bertuliskan "Kami tidak punya uang Rp 1.000.000.000. Yang dapat kami persembahkan kepada Kepala BPN hanya hasil bumi".
Koordinator aksi, Joko Trisno mengatakan, kalimat satir ini untuk menyentil pihak BPN yang belum juga menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM). Dan lambatnya proses pembagian tanah redistribusi kepada 600 kepala keluarga.
"Padahal putusan hukum sudah inkrah. Eksekusi sudah dilakukan sejak 2008 tapi ada pihak tertentu masih menguasainya tanpa pernah membayar pajak," kata Joko kepada detikcom, Senin (7/8/2020).
Putusan hukum itu tertuang dalam Berita Acara Eksekusi No: 68/BA.Pdt.G/1999/PN.Blt tertanggal 27 Oktober 2008. Dan Berita Acara Mediasi No: 01/BA.35.05/GTRA/I/2020 tertanggal 24 Januari 2020.
Dalam mediasi itu telah disepakati bahwa pembagian lahan redistribusi lahan seluas 233 hektare, untuk masyarakat seluas 133 hektare dan pihak kebun yang memperpanjang HGU seluas 90 hektare.
"Padahal dalam putusan eksekusi, masyarakat hanya mendapat bagian 80 hektare. Sehingga masyarakat sudah diberi oleh pihak kebun dan mereka berhak untuk mendapatkan sertifikat hak milik," tandasnya.
Massa kemudian ditemui BPN, Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan (PMPP) Budi Handoyo. Dia menyatakan penerbitan sertifikat baru bisa dilaksanakan jika pihaknya telah mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Pemkab Blitar.
"Intinya akan menindaklanjuti aspirasi warga, besok jam 10 akan dilakukan rapat dengan tim GTRA," pungkasnya.
(fat/fat)
