.webp)
Sementara Pembina Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya Taufik Iman Santoso mengatakan, mereka ingin menggugah Pemerintah Kota Surabaya lewat demo ini.
"Jadi harusnya pemerintah menyejahterakan masyarakat. Amanah undang-undang mengenai tanah itu untuk kemakmuran rakyat. Bukan untuk kepentingan pemkot. Nah ini adalah tanah negara, jelas pemkot mengajukan tanah negara menjadi HPL (Hak Pengelola Lahan)," kata Taufik.
"Nah HPL itu hanya pelimpahan pengelolaan saja, bukan hak milik. Tapi oleh pemkot disewakan, alasannya disewakan. Itu melanggar ketentuan," lanjut Taufik.
Dalam aksi ini Taufik menyampaikan, pihaknya ingin mendorong Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) agar segera mengeluarkan keputusan mengenai pencabutan HPL tersebut.
"Kita juga meminta ke DPRD untuk melakukan interpelasi untuk meneliti, apakah aset pemkot ini miliknya. Ternyata dalam simbada pemkot ini dari mana," pungkas Taufik.
(sun/bdh)
