Rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jawa Timur mengalami over kapasitas. Bahkan, kelebihan kapasitas ini persentasenya mencapai 98 persen.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono membeberkan hal ini. Untuk itu, pihaknya melakukan audiensi bersama Kapolda Jatim Irjen M Fadil Imran dan jajarannya, untuk bersama-sama mencari solusi.
"Kita ada petunjuk-petunjuk khusus dari pusat berkaitan dengan penerimaan tahanan," kata Krismono di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Selasa (18/8/2020).
Krismono menjelaskan kapasitas tahanan di Jatim hanya sekitar 12 ribu orang. Namun, kini jumlahnya mencapai 25.200 tahanan. Artinya mengalami over kapasitas sebesar 98 persen.
Untuk mengatasi hal ini, Krismono menyebut sementara waktu pihaknya baru bisa menerima tahanan A3, maupun yang memang sudah inkrah saja.
"Kapasitas tahanan hanya 12 ribu sekian. Sedangkan isi saat ini sudah 25.200 sekian, sehingga terjadi over kapasitas 98 persen. Karena keterbatasan tempat isolasi kami, sehingga kami hanya bisa menerima terbatas sekali," imbuhnya.
Terkait hal ini, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan membludaknya kapasitas tahanan menjadi perhatian bersama. Apa lagi, dalam masa pandemi COVID-19.
"Perlu dicarikan solusinya, karena over kapasitasnya sudah hampir 100 persen, dari lapas se-Jawa Timur. Maka tentunya kita juga melihat kapasitas dari Polda Jawa Timur," lanjut Truno.
Tak hanya itu, Truno mengungkapkan jika Rutan Polda Jatim selama proses penyelidikan ini, hampir terisi 300 tahanan. Padahal, kapasitasnya hanya 200 tahanan saja.
"Kapasitas dari Polres dan Polsek jajaran juga beragam, bervariatif," ungkapnya.
Untuk itu, pertemuan dengan Kanwil Kememkumham Jatim ini diharapkan Truno bisa memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Jangan sampai over kapasitas ini bisa menjadi klaster penularan baru.
"Namun demikian, kembali pembicaraan menjadi suatu mencari solusi secara koordinatif terkait dengan levelnya, yang di terima di lapas itu adalah orang-orang yang memang sudah inkrah dari proses peradilan. Ini nanti perlu adanya program koordinasi dari criminal justice sistem," pungkasnya.
(hil/fat)
