.webp)
Di tengah pandemi COVID-19, baik pekerjaaan maupun pembelajaran sekolah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan internet. Namun siapa sangka, di Ponorogo masih ada area yang wilayahnya blank spot atau tanpa akses internet.
Itu terjadi akibat kondisi wilayah yang bergunung serta persebaran penduduk yang tidak merata. Seperti yang ada di wilayah Kecamatan Sambit dan Ngrayun.
"Kecamatan Ngrayun, Desa Jrakah dan Gajah, Kecamatan Sambit. Ada juga wilayah blank spot lain, tapi nggak banyak," tutur Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni kepada wartawan, Rabu (12/8/2020).
Ipong menjelaskan sejak tahun 2017 lalu, dirinya sudah tiga kali mengirim surat ke beberapa provider untuk mengatasi wilayah blank spot di Ponorogo.
"Sampai sekarang mereka tidak pernah membalas surat saya," jelas Ipong.
Salah satu alasan provider, lanjut Ipong, dia menyontohkan Kecamatan Ngrayun topografinya bergunung-gunung sedangkan masyarakat tinggalnya tidak berkelompok tapi menyebar.
"Sehingga dibutuhkan tower Base Transceiver Station (BTS) yang sangat banyak," terang Ipong.
Akhirnya secara ekonomi, menurut para provider tersebut dianggap kurang menguntungkan. Apalagi bisnis selular ini bukan bisnis negara. Jadi pemerataan atau subsidi tidak ada.
"Jadi, ya mereka (provider) melihat dari kacamata bisnis," imbuh Ipong.
Ipong menambahkan itu berbeda dengan PLN yang memasang jaringan dimana pun termasuk ke wilayah yang rugi karena mereka melaksanakan tugas negara.
"Tapi, PLN nggak rugi karena kerugian ditanggung negara lewat subsidi," tukas Ipong.
"Menurut saya harus ada regulasi, UU atau apa, negara yang masuk ke selular untuk mensubsidi itu seperti PLN," tandas Ipong.
Melihat wilayah blank spot tersebut, di tengah Pandemi COVID-19, Pemkab Ponorogo melalui Dinas Pendidikan punya strategi khusus dengan mengganti pembelajaran keliling.
Caranya, satu guru berkeliling ke rumah siswa berkelompok sebanyak lima sampai tujuh orang untuk diajari secara langsung.
"Sejak awal pandemi, sejak awal sekolah di rumah. Guru sudah keliling di wilayah blank spot itu seminggu tiga sampai empat kali karena jumlah guru terbatas," pungkas Ipong.
