Dirjen Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya meluncurkan aplikasi pembayaran Penerimaan Negara Non Pajak (PNBP) online. Tujuannya yakni efisiensi pembayaran dan memutus mata rantai penyebaran virus selama pandemi COVID-19.
"Jadi selama ini penagihan jasa pelabuhan itu boleh dibilang masih tatap muka. Artinya selama ini masih ada kontak dengan petugas," ujar Kepala Distrik Navigasi Kelas I Surabaya Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Gunung Hutapea usai me-launching aplikasi di Surabaya, Rabu (12/8/2020).
"Apalagi dengan suasana sekarang pandemi, saya pikir konsep kami ini dengan membuat aplikasi baru ini menjadi tidak ada pertemuan di antara pelanggan dengan kami. Pembayaran itu pun semuanya online. Jadi tidak ada lagi cash," tambahnya.
Menurut Gunung, aplikasi pembayaran PNBP online melalui handphone adroid dan website ini merupakan pilot project inovasi yang diinisiasi Distrik Navigasi (Disnav) Surabaya selama 3 bulan ke depan. Nantinya jika ujicoba tersebut berhasil, maka akan diterapkan di seluruh Indonesia.
"Program ini masih kami uji coba di Jatim dulu setelah itu kalau sudah OK kami koreksi dengan tim IT Perhubungan Laut langsung disebarkan ke seluruh Indonesia dalam 3 bulan ke depan," terang Gunung.
Gunung kemudian menuturkan bagaimana tidak efisisiennya petugas saat memungut pembayaran secara manual. Sebab, antara pembayaran PNBP dan biaya perjalanan petugas terjadi ketimpangan.
"Kendala yang paling besar adalah petugas kami itu harus pergi sekitar 50 kilo 40 kilo untuk memungut. Kan itu PNBP tidak terlalu besar. Pembayaran PNBP cuma Rp 150 biaya Rp 200 ribu Rp 300 ribu. Kan itu gak efisien. Nah dengan aplikasi ini cukup di kantor saja," tuturnya.
"Nah ini juga jadi harapan kami dalam kondisi pandemi COVID-19 ini menjadi dukungan kami untuk mencegah penyebaran juga," tukas Gunung.
Dikatakan Gunung, dengan adanya aplikasi ini, pihaknya menargetkan penerimaan PNBP sekitar Rp 35 milar per tahun. Meski begitu, terealisasi atau tidaknya target tersebut tergantung dengan kunjungan kapal.
"Targetnya totalnya Rp 33 miliar sampai Rp 35 miliar. Tapi itu tergantung dengan kunjungan kapal. Nah kalau kunjungan kapal saat ini agak turun ya kami juga menurun," ujar Gunung.
"Jadi tergantung dengan situasi ekonomi dan jumlah kunjungan kapal juga. Itu kan pembayaran dari kapal jasa-jasa itu diikuti oleh jumlah kapal yang masuk ke Surabaya dan Jatim," tandas Gunung.
(iwd/iwd)
