.webp)
"Kita semua tahu, Pak Presiden Joko Widodo saja berupaya memberikan sertifikat tanah warga. Kenapa warga Surabaya yang butuh sertifikat tidak diberi oleh pemerintah setempat," kata Machfud saat melakukan silaturahmi dengan warga kota penghuni surat hijau di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Jumat (7/8/2020)
Surat Ijo adalah dokumen warga yang menempati tanah Pemkot Surabaya dengan status Hak Penggunaan Lahan (HPL). Warga pemegang surat ini harus membayar retribusi, selain juga PBB. Warga yang menempati tanah tersebut kerap bersuara meminta Pemkot melepas hak atas tanah tersebut, karena sudah puluhan tahun ditinggali warga.
Machfud berkomitmen untuk menyelesaikan polemik surat hijau tersebut. Jika terpilih, dia berencana akan bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membahas surat hijau dan mencari solusi bagi para penghuninya.
"Kuncinya adalah niat untuk membantu dan meringankan beban rakyat. Saya akan menyelesaikan masalah surat hijau," ujar mantan Kapolda Jatim ini.
Sementara itu Ketua Dewan Penasihat Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TSIS) Mohammad Faried mengatakan penderitaan masyarakat penghuni surat hijau ini sudah terjadi selama puluhan tahun. Saat ini ada 48.200 persil tanah yang berstatus surat hijau, dengan total jumlah KK yang menempati sebanyak 400.000 lebih.
"Harapan kami selama ini kepada pemerintah surat hijau bisa diselesaikan, karena saat ini, kami bayar dobel pajak PBB dan pajak surat ijo. Semoga Pak Machfud bisa membantu kami jika jadi Wali Kota Surabaya," katanya.
Menurut Faried, pihaknya tidak ada kontrak politik dengan Machfud Arifin. Ia membeberkan bahwa Machfud Arifin justru ikut terlibat dalam penulisan buku Arek Suroboyo Menggugat.
"Kami pasti mendukung Pak Machfud maju sebagai Wali Kota Surabaya. Kami yakin beliau bisa mengatasi masalah ini karena sosoknya yang tegas," pungkasnya. (iwd/iwd)
