.webp)
Dua hari ini masyarakat ramai dengan status Surabaya zona hijau yang disebut Risma. Wali Kota Risma mengklaim zona hijau setelah melihat peta yang ditampilkan di laman situs monitoring COVID-19 Kemkes.
Benarkah status Kota Surabaya sudah zona hijau? Saat detikcom mencoba memantau laman situs Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pusat, status Kota Surabaya saat ini masih berwarna merah dengan risiko tinggi.
Anggota Gugus Kuratif Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim, dr Makhyan Jibril mengatakan selama ini, patokan zonasi kabupaten/kota menggunakan website milik Gugus COVID-19 pusat, bukan di website Kemenkes RI.
"Pedoman zonasi yang paling update dan dirilis untuk kabupaten/kota ya yang milik satgas COVID-19 nasional," kata Jibril kepada detikcom, Senin (3/8/2020).
Jibril menjelaskan pedoman zonasi yang menjadi pedoman ada di website milik Gugus COVID-19 pusat tepatnya di laman https://covid19.go.id/peta-risiko.
"Selama ini kita pakai laman itu. Dan di situ detail setiap kabupaten/kota di Indonesia ada zonanya. Di situ juga ada indikator zona hijau apa saja, sesuai kajian epidemiologis," jelasnya.
Jibril yang sehari-hari merangkap sebagai tim teknis untuk mempublikasi data COVID-19 di Jatim bahkan baru mengerti jika ada website dari Kemenkes RI di laman https://covid-monitoring.kemkes.go.id/. Saat membuka laman tersebut, Jibril mengatakan laman tersebut sepertinya sudah tidak terpakai.
"Aku baru ngerti di web ini. Tapi kalau aku perhatikan itu web sudah lama. Terakhir update bulan Mei. Bahkan kasus di Surabaya tertulis 0. Sekilas di websitenya, Jawa Timur kasusnya 104, padahal kasus aktif sekarang 5 ribu sekian," bebernya.
Jibril juga menunjukkan website dari Kemenkes RI yang lebih update yakni di laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id/. Di website tersebut, tertulis update data COVID-19 terbaru.
"Yang laman itu update terbaru. Jadi begini alur data itu dari Kemenkes RI ke Satgas Pusat. Nah di Satgas data itu diolah bersama para pakar. Yang jelas pedoman kita soal zonasi ada di https://covid19.go.id/peta-risiko milik gugus pusat. Bukan di website Kemenkes yang dibuat pedoman Surabaya," pungkasnya.
