.webp)
Dirut PDTS KBS, Choirul Anam mengatakan, pihaknya menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) selama 2 hingga 3 bulan. Yakni sebelum dikeluarkan protokol kesehatan.
"Kami di intern sendiri sudah memiliki SOP. Baik itu kepentingan pengelolaan satwa, untuk lingkungan, maupun untuk kepentingan karyawan KBS," kata Choirul kepada wartawan di KBS, Senin (27/7/2020).
Ia menyampaikan, konsep protokol kesehatan KBS sudah dipresentasikan kepada Pemerintah Kota Surabaya, Satgas COVID-19 Kota Surabaya dan juga stakeholder lainnya. Kemudian dipresentasikan ke Tim evaluasi dan verifikasi BKSDA yang ditunjuk langsung oleh Menteri Kehutanan untuk verifikasi secara langsung.
"Bahwa seluruh SOP dan juga konsep protokol kesehatan Kebun Binatang Surabaya, alhamdulillah dinyatakan siap dan memenuhi standar," ungkap Choirul.
Choirul menjelaskan, ini baru soft opening. Nantinya, grand opening akan dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan juga Forkopimda.
"Selama soft opening satu bulan ini, kita evaluasi setiap saat. Karena kita mau mengedukasi masyarakat. Kita membuka ini bukan semata-mata karena ekonomi dan profit oriented. Tapi kita membantu pemerintah kota khususnya, Jawa Timur, pemerintah pusat pada umumnya, untuk mengedukasi masyarakat. Dengan adanya wabah COVID-19, mau tidak mau harus mengubah kultur dalam keseharian," lanjutnya.
Menurutnya, perubahan kultur keseharian itu juga berlaku saat melakukan kunjungan ke destinasi wisata. Khususnya di lembaga konservasi.
"Karena di sana ada makhluk hidup lain yakni satwa. Di mana mereka juga harus kita edukasi untuk saling menjaga satu sama lainnya," terangnya.
Dalam pembukaan awal ini, Choirul menyampaikan, akan ada aturan baru bagi pengunjung. Di antaranya dengan melakukan pembatasan pengunjung. Pengunjung harus melakukan pembelian tiket online dan juga mematuhi protokol kesehatan. Dengan pemeriksaan suhu tubuh, jaga jarak dan patuh pada penunjuk arah. Sehingga tidak terjadi kerumunan pada satu titik atau pada satu kandang satwa.
"Untuk balita kita tidak izinkan. Usia di bawah lima tahun kita tidak izinkan untuk masuk. Ibu hamil, orang lanjut usia di atas 60 tahun belum kita izinkan," pungkasnya. (sun/bdh)
