.webp)
Sebanyak 45 anggota DPRD Jember sepakat mengusulkan pemberhentian Bupati Faida dari jabatannya. Usulan pemberhentian dibacakan dalam sidang paripurna hak menyatakan pendapat (HMP) di gedung DPRD Jember.
"Ada tujuh fraksi yang membacakan usulan dalam HMP tadi. Semuanya sepakat mengusulkan pemberhentian Bupati Faida dari jabatannya," kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Rabu (22/7/2020).
Ada beberapa poin yang disampaikan masing-masing fraksi sebagai alasan mengusulkan pemberhentian Faida. Namun pada intinya ada satu kesamaan, yakni Faida dinilai tidak menjalankan peraturan perundang-undangan, terutama dalam mutasi ASN.
"Tidak menjalankan sistem sesuai peraturan. Akibatnya, struktur organisasi pemerintahan menjadi kocar-kacir. Banyak ASN terganjal kenaikan pangkatnya. Dan yang paling fatal, Jember tidak mendapat kuota penerimaan CPNS 2019," terang Halim.
Oleh karena itu, DPRD Jember menilai Faida sudah melanggar sumpah jabatan sebagai Bupati Jember, sehingga mayoritas anggota mengusulkan agar Faida diberhentikan dari jabatannya.
Tonton video 'Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur Oleh KPK':
"Dari 50 anggota DPRD Jember, 45 yang hadir. Dan semuanya sepakat mengusulkan pemberhentian Bupati Faida," tegas Halim.
Usulan tersebut selanjutnya akan dikirimkan ke MA untuk uji materiil. Selanjutnya, MA yang menentukan apakah usulan tersebut bisa diterima atau tidak.
"Kalau diterima, nanti kita lanjutkan mengajukan usulan pemberhentian kepada Mendagri," kata Halim.
Rapat paripurna HMP ini, sambung Halim, merupakan hasil dari rapat-rapat sebelumnya. Rapat tersebut diawali dengan rapat hak interpelasi. Lalu dilanjutkan dengan paripurna hak angket.
"Hasil dari hak angket kita tindak lanjuti dengan HMP. Dan hasilnya adalah apa yang diusulkan tujuh fraksi tadi," kata Halim.
