.webp)
Kekecewaan itu seperti yang disampaikan salah seorang warga Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, H Hamid. Menurutnya dengan Kunker tersebut, DPRD justru memberi contoh ke warga untuk jalan-jalan. Padahal warga diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah.
"Seharusnya di saat pandemi Corona tidak melakukan perjalanan dinas maupun Kunker keluar daerah. Apalagi yang dikunjungi zona merah. Kalau sudah ada yang terpapar COVID-19 seperti ini siapa yang rugi. Malah ditakutkan menjadi klaster baru dari DPRD Kota Probolinggo," jelas Hamid, Senin (20/7/2020).
Kemudian Samsul Huda, Ketua DPP Lembaga Swadaya Masyarakat King Gagak Hitam juga menyesalkan Kunker tersebut. Menurutnya, bisa saja anggota dewan membawa COVID-19 dari daerah yang dikunjungi dan bisa menjadi klaster baru di DPRD.
Ia menyarankan, lebih baik dana Kunker digunakan untuk membantu penanganan penyebaran dan memutus mata rantai COVID-19. Sebab yang dibutuhkan masyarakat yakni bantuan sosial dampak pandemi Corona.
"Sangat menyesal dan menyayangkan anggota DPRD Kota Probolinggo melakukan perjalanan ke luar daerah. Apalagi di saat pandemi Corona. Di mana warga disuruh di rumah saja, malah perwakilan legislatifnya asik Kunker," terang Samsul.
"Seharusnya dana itu dibuat bantu Gugus Tugas Satgas COVID-19 memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan saat ini warga butuh bantuan sosial akibat dampak pandemi Corona. Dan tidak ada manfaatnya Kunker di saat warga menderita saat ada wabah virus Corona," imbuhnya.
Hingga saat ini, kasus positif COVID-19 di Kota Probolinggo mencapai 161 orang. Yang masih dirawat ada 44 orang. Yang sudah sembuh 112 orang dan yang meninggal dunia 5 orang. (sun/bdh)
