Tuntut THR, Buruh di Jombang Sebut RUU Cipta Kerja Lebih Jahat dari Corona

Enggran Eko Budianto - detikNews
Kamis, 16 Jul 2020 17:36 WIB
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan pabrik plywood atau kayu lapis Desa/Kecamatan Diwek, Jombang. Mereka menuntut pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan upah karyawan yang dirumahkan. Massa juga menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan menyebut omnibus law tersebut lebih kejam daripada virus Corona.
Demo buruh di Jombang/Foto: Enggran Eko Budianto

"Alasan perusahaan rugi dan terdampak COVID-19, tapi perusahaan tidak bisa menunjukkan bukti laporan keuangan. Sampai saat ini tidak ada upah yang dibayarkan kepada 19 karyawan yang dirumahkan," terang Hadi.

Ia menjelaskan, persoalan ini telah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang. Hanya saja, sampai saat ini perundingan yang dimediasi pemerintah belum mencapai titik temu.

"Bipartit di PT SGS ini seperti hanya formalitas saja. Karena ending Bipartit itu perusahaan tetap memaksa merumahkan karyawan tanpa dibayar. Juga terjadi dalam pembayaran THR 32 buruh. Perusahaan tetap memaksa menyicil pembayaran THR, itu tanpa disertai laporan keuangan," ungkap Hadi.

Hadi menuding PT SGS memaksa karyawan agar mau menerima THR sebesar 50 persen dari upah mereka sebulan. Jika tidak, perusahaan mengancam tidak akan membayar THR 32 buruh.

"Yang dirumahkan pesangonnya dicicil selama 1,5 tahun dengan alasan COVID-19. Kalau memang di-PHK harusnya pesangon diberikan. Besarannya sekitar Rp 43 juta per karyawan. Dicicil sampai Desember 2021. Baru dicicil dua bulan, Juni dan Juli. Nilai cicilannya 50 persen dari UMK yaitu Rp 1.350.000 per bulan," jelasnya.

Sementara Kasi HRD PT SGS Heri Satrio menampik manajemen perusahaannya menabrak aturan terkait penundaan pembayaran THR karyawan. Menurut dia, pemerintah membolehkan perusahaan menunda pembayaran THR karena terjadi pandemi COVID-19.

"Karyawan yang dirumahkan sudah sesuai dengan pemberitahuan ke masing-masing karyawan tersebut. Statusnya masih karyawan, namanya dirumahkan. Kalau sudah ada titik temu baru statusnya di-PHK," pungkasnya.

Halaman

(sun/bdh)