.webp)
Mereka merupakan massa dari Pergerakan Umat Islam (PUI) Kediri Raya dan sejumlah ormas lainnya. Mereka menuntut agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) segera dihapuskan. Mereka juga mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak yang ingin menggantikan Pancasila.
Massa menilai RUU HIP sebagai gerakan makar dan mengancam ideologi negara yakni Pancasila. Dalam aksi yang digelar di depan Gedung DPRD Kota Kediri, Jalan Mayor Bismo No 21, mereka menyampaikan beberapa tuntutan.
"Ada 5 tuntutan kita bersama massa, menolak RUU HIP, sekaligus menuntut agar RUU HIP dicabut dari program legislasi nasional DPR RI. Bukan hanya ditunda atau dihentikan sementara pembahasannya. Mengusut tuntas dan pidanakan inisiator RUU HIP, menuntut pemerintah membubarkan partai politik yang menginisiasi RUU HIP dan bubarkan BPIP," jelas Rahmad Mahmudi, Presidium PUI Kediri Raya, Kamis (16/7/2020).
Selain itu, massa juga menolak semua RUU yang memiliki substansi sama dengan RUU HIP. Serta mendesak aparat penegak hukum menindak tegas upaya makar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin melemahkan atau pun mengganti Pancasila sebagai dasar negara.
Rahmad juga menambahkan, jika aksi ini tidak mendapat respons dari pemerintah, maka pihaknya akan membawa massa lebih banyak lagi. Bahkan pihaknya mengakui Kediri sebagai daerah yang damai. Namun kali ini harus turun jalan dan melakukan aksi.
"Jika pemerintah dan presiden tidak menghiraukan aksi kami, Kediri daerah damai hingga harus turun jalan seperti ini, kami akan menggelar aksi lebih banyak lagi," imbuh Rahmad.
Terlepas dari itu, rapid test dilakukan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kediri terhadap perwakilan massa karena aksi digelar di tengah pandemi Corona.
"Ini kan demi mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19, lantaran ada kerumunan massa serta munculnya kluster COVID-19. Sehingga kami lakukan rapid tes, alhamdulillah nonreaktif dan sehat. Semoga masing-masing petugas kepolisian, TNI, dan massa unjuk rasa semuanya menjaga protokol kesehatan COVID-19," jelas dr Fauzan Adima selaku juru bicara Satgas COVID-19 Kota Kediri.
Usai diterima oleh perwakilan anggota DPRD Kota Kediri, massa melanjutkan aksi ke gedung DPRD Kabupaten Kediri. Mereka bergerak dengan pengawalan ketat pihak kepolisian dan TNI maupun Satpol PP. (sun/bdh)
