.webp)
Dari pantuan detikcom, massa membubarkan diri setelah sebelumnya perwakilan dari para pendemo ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Ahmad Iskandar dan dua anggota DPRD Jatim. Tidak hanya itu, perwakilan dari DPRD Jatim juga turun langsung menyampaikan pesannya di antara para pendemo dengan naik mobil komando. Mereka juga sempat membacakan pancasila bersama-sama.
"Kami sudah bertemu dengan perwakilan dari peserta aksi, peserta unjuk rasa. Dan Alhamdulillah kami mempunyai kesamaan pandangan. Bahwa Pancasila adalah bentuk yang final yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Oleh karena itu, semua aspirasi semua masukan, semua keinginan,semua harapan yang disampaikan kepada juru bicara, perwakilan perserta aksi ini sudah kami terima dengan baik," kata Anwar Sadad di atas mobil komando kepada para pemdemo di DPRD Kota Surabaya, Selasa (7/6/2020).
"Bahwa dengan konstitusional yang kami miliki, kita sampaikan kepada yang berwenang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Takbir. Kami berharap perjuangan ini berhasil dengan baik dan tetap bernaung di negara kesatuan republik Indonesia, bernaung di bawah pancasila, bernaung di bawah UUD 1945," lanjut Sadad.
Baca juga: Massa Gamis Demo Tolak RUU HIP di DPRD Jatim |
 Foto: Deny Prastyo Utomo |
Sementara itu, Sekjen Gamis, M Yunus mengatakan pihaknya diterima dengan baik oleh perewakilan DPRD Jatim dan menerima aspirasi mereka saat menyuarakan penolakan RUU HIP di DPRD Jatim.
"Alhamdulillah pernyataan sikap kita yang ada beberapa item, kita sampaikan perwakilan DPR Jawa Timur dan Alhamdulillah semuanya diterima dan ada beberapa masukan dari kawan-kawan yang lain untuk kemudian masukan itu disampaikan ke DPR RI," kata M Yunus.
"Intinya itu semua rakyat di Jawa Timur termasuk ormas Islam atau lembaga lainnya semua peserta aktif sepakat untuk menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau pembinaan ideologi Pancasila itu semua kita tolak karena ini berbahaya," lanjut M Yunus.
Untuk itu, pihaknya meminta agar RUU HIP dicabut dari Balegnas. Sebab menurutnya berpotensi mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat.
Selian itu, mereka juga meminta agar aktor inisiator dibalik RUU HIP agar segara ditangkap.
"Aktor intelektual inisiator siapa yang di balik rancangan undang-undang itu hendaklah kemudian ditindaklanjuti kemudian diproses secara hukum karena ini berpotensi melakukan makar cara konstitusional. Kemudian memberikan peluang ideologi komunis yang kemudian menjadi ideologi laptem itu, kembali lagi masuk ke dalam Indonesia. Kemudian yang ketiga minta dibentuk tim pencari fakta independen, sehingga bisa dilihat sesungguhnya Siapa yang ada di dalam itu dan mau mengkudeta Pancasila secara konstitusional itu," tandas M Yunus. (iwd/iwd)
