.webp)
Bantuan untuk masyarakat terdampak COVID-19 di wilayah Jatim ditemukan tidak tepat sasaran. DPRD Jatim menyesalkan adanya data yang tidak sesuai. Mereka berencana membuat tim pengawasan bansos.
Anggota Komisi A DPRD Jatim Ferdian Reza Alvisa mengatakan hingga kini data jumlah penerima bantuan baik dari pusat dan Pemprov Jatim tidak sesuai dengan data masyarakat yang diajukan pemerintah desa.
"Banyak yang tidak sesuai di lapangan. Ada beberapa temuan, mereka sangat layak menerima, justru namanya tidak masuk," kata Ferdian saat di DPRD Jatim, Selasa (12/5/2020).
Ferdian mendukung pernyataan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad yang membuka pengaduan via medsos. Sebab, banyak keluhan dari warga yang terdampak justru tidak menerima bantuan.
Politisi Gerindra ini mengaku banyak menerima pengaduan dari beberapa kepala desa di Blitar yang diketahui merupakan dapilnya.
"Data penerima beberapa bantuan dari pemerintah pusat dan Pemprov ternyata tak sesuai dengan data pemerintah desa yang memiliki data real warga desa setempat," jelasnya.
Pemerintah desa, lanjut Ferdian, diminta mengajukan data oleh pemerintah pusat terkait nama warganya yang berhak menerima bantuan. Begitu nama disodorkan, ternyata pemerintah pusat punya data sendiri juga.
"Akhirnya data dari pemerintah desa tidak terpakai. Ini aneh sekali. Harusnya pemerintah memberikan bantuan sesuai dengan data yang dimiliki oleh pemerintah desa yang mengerti betul kondisi warganya," terangnya.
Selain itu, bantuan dari Pemprov Jatim yang dalam waktu dekat akan turun ke desa dinilai masih kurang. Dalam temuannya, penerima bantuan hanya berjumlah 80 KK di 1 desa.
"Ini aneh sekali. Pemprov membatasi warga yang menerima bantuan berupa paket sembako 80 KK. Sekarang ini kepala desa di daerah saya diminta mendata 80 KK yang akan menerima paket bantuan dari pemprov," katanya.
"Ini yang akan saya tanyakan ke pemprov. Padahal anggaran untuk penanganan COVID-19 ini besar. Tapi kok kenyataannya di lapangan hanya dibatasi 80 KK di setiap desa, ini benar atau tidak, kan tidak sebanding dengan jumlah penduduk desa. Semoga saja tidak 80 KK saja," tegasnya.
Atas temuan tersebut, Ferdian akan mendorong Komisi A DPRD Jatim membentuk tim pengawas penyaluran anggaran dan bantuan terhadap masyarakat terdampak COVID-19.
"Dampak dari amburadulnya data, masyarakat yang seharusnya menerima bantuan ternyata malah dicoret karena tak masuk dalam daftar penerima dari pemerintah. Oleh sebab itu, perlu ada pengawasan dan di Komisi A, saya dorong dibentuknya tim pengawas tersebut," pungkasnya.
Sebelumnya, DPRD Jatim siap menerima aduan terkait penyaluran bantuan COVID-19. Aduan tersebut bisa melalui media sosial sehingga warga tidak perlu jauh-jauh ke DPRD Jatim.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad mengaku telah menerima banyak laporan soal penyaluran bantuan yang salah sasaran.
"Ada yang mengatakan bahwa bantuan ini diberikan bukan untuk orang yang tepat," kata Sadad saat dikonfirmasi di Surabaya.
Sejauh ini, laporan itu telah diterima melalui beberapa akun medsos tentang ketidaktepatan penyaluran bansos dari Pemerintah. Beberapa laporan menyebut data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi pijakan penyaluran bansos tidak akurat.
