Sosiolog: Dampak Sosial Ekonomi Perlu Dihitung Jika PSBB Malang Raya Diterapkan

Dosen FISIP Unibraw Genta Mahardika Rozalinna — Foto: Istimewa

Malang -

Sosiolog Genta Mahardika Rozalinna mengingatkan pemerintah menghitung dampak sosial ekonomi saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Malang Raya akan dijalankan. Sebab, orang-orang dengan status sosial ekonomi mapan, bisa jadi tidak terlalu terdampak dengan adanya PSBB.

Karena sumber pendapatan yang tercukupi untuk memenuhi kebutuhan. Sebaliknya, bagi orang-orang dengan status sosial ekonomi yang kurang mapan, bisa jadi cukup dan bahkan sangat terpengaruh dengan adanya PSBB Malang Raya dikarenakan kebutuhan mencari sumber pendapatan.

"Satu narasi bersama tentang PSBB dari negara harus dijalankan dengan tertib, walaupun kita tahu pasti dibutuhkan usaha keras dari berbagai elemen masyarakat dalam menerjemahkan peraturan PSBB," ucap Genta kepada detikcom, Senin (11/5/2020).

"Jika hanya separuh masyarakat saja yang tertib, maka PSBB juga dipastikan tidak akan berjalan efektif, dimana masih banyaknya juga orang melakukan mobilisasi di dalam wilayah lokal," sambungnya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya ini menambahkan, Malang Raya sudah sepakat melakukan PSBB. Bahkan, informasi terakhir sudah meminta persetujuan dari Kementerian Kesehatan, artinya sudah tidak lama lagi PSBB akan dilaksanakan di Malang Raya.

Namun, kata Genta, dampak sosial juga harus diprediksi oleh pemerintah dan seluruh masyarakat jika ingin PSBB Malang Raya efektif. Bila kemarin saja belum dilakukan PSBB, masyarakat sudah banyak berdiam diri di rumah menjadi terganggu pendapatan ekonominya.

"Maka kemungkinan saat PSBB akan menjadi polemik yang lebih besar lagi. Dampak sosial pada PSBB juga akan berpengaruh terhadap aktivitas interaksi masyarakat, akan banyak aktivitas perekonomian yang hilang, yang tentunya sangat kentara sekali muncul jika semua elemen tidak dapat berkoordinasi dengan baik," ucapnya.

Menurut Genta, harus ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh berbagai masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi PSBB. Di level pemerintah, untuk pemberlakuan sanksi harus digodog dengan cepat dan sebisa mungkin sanksi bersifat adil dan jelas pada level pelanggaran yang dilakukan.

"Tidak menutup kemungkinan masyarakat akan melanggar, namun sekali lagi pemerintah harus menyiapkan dan mensosialisasikan sanksi dengan jelas. Setidaknya masyarakat menjadi tahu dan kooperatif jika PSBB yang akan dilakukan demi memutus rantai COVID-19," tutur Genta.

Bukan hanya itu, lanjut Genta, pemerintah juga harus menyiapkan sarana-sarana komunikasi yang baik bila terjadi keluhan kesehatan di masyarakat, entah karena COVID-19 atau karena penyakit lain."Jangan sampai PSBB malah merugikan masyarakat beraktivitas," harapnya.

Pemerintah di Malang Raya juga harus bekerjasama dalam memantau masyarakat di semua lapisan. Diutamakan mereka yang bakal menjadi tidak berdaya dengan diberlakukannya PSBB.

Bantuan yang akan diberikan bisa berupa bahan pokok, bisa berasal dari dukungan berbagai pihak misalnya organisasi masyarakat, akademisi, maupun praktisi. Di luar itu, bisa menambahkan sarana konsultasi dari para psikolog secara gratis. "Karena tingkat stres bisa semakin meningkat saat physical distancing melalui PSBB dilakukan," papar Genta.

Sementara pada level masyarakat, karena Malang Raya terdiri dari berbagai banyak latar belakang sosial yang berbeda-beda. Maka pemahaman tentang PSBB harus dapat tersosialisasikan dengan baik dari level RT, RW, kelurahan, sampai kecamatan.

Perhatian penuh juga wajib diberikan kepada masyarakat terdampak misalnya, warga yang terkena PHK ataupun yang usahanya menjadi gulung tikar karena kasus COVID-19 harus terdata dengan baik. Sebab ancaman kelaparan akan muncul.

Genta menjelaskan, berdasarkan data mining yang diambil pada April 2020 terkait pandemi Corona di Kota Malang, tindakan panic buying terlihat dengan pemilihan asupan pangan berjenis frozen food.

Makanan sejenis ini melekat dengan status sosial masyarakat menengah ke atas. Namun faktanya masyarakat kelas menengah ke bawah juga beradaptasi untuk mengonsumsi jenis makanan ini karena dinilai lebih awet sehingga tidak perlu bolak-balik ke pasar.

"Itu salah satu contohnya. Pengaktifan komunikasi di level RT yang bekerjasama dengan para ibu-ibu PKK, kumpulan pemuda, menjadi penting untuk melakukan pendataan terkait kondisi para tetangga. Namun usaha itu harus tahu bagaimana caranya untuk dapat tersampaikan di level pemerintah," jelasnya.

Terakhir Genta menambahkan, nilai positif yang muncul saat ini yang dapat dilihat adalah embrio berkembang masyarakat sipil. Masyarakat mulai sadar dengan kekuatan modal sosial yang dimiliki dengan tidak melulu bersentimen negatif kepada pemerintah.

Halaman 1 2

Selanjutnya