.webp)
Dia membeberkan ada banyak perusahaan di Jatim yang memiliki karyawan dalam jumlah ratusan. Seperti Pabrik Rokok Gudang Garam, Pabrik Rokok Wismilak, Pabrik Rokok Bentoel, Pabrik Mie Sedap, Maspion maupun beberapa perusahaan lainnya.
"Satgas COVID-19 harus jemput bola bergerak ke perusahaan besar yang ada, untuk melakukan pemeriksaan karyawannya," tegasnya.
Pihak perusahaan, jelas dia, harus terbuka saat pemeriksaan dilakukan. Data pekerja dan alamat pekerja harus diberikan kepada tim satgas. Dengan begitu akan memudahkan tim satgas dalam melakukan tarcing bila nantinya ditemukan karyawan yang terpapar. Baik positif, PDP, ODP bahkan OTG.
"Keterbukaan data harus dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan harus open, jangan sampai kasus PT Sampoerna yang kejadian tanggal 14-17 April baru dilakukan tindakan barusan alias terlambat penanganan," ungkapnya.
Dalam kesempatan ini wanita yang juga Bendahara DPD Partai Demokrat Jatim minta agar semua pihak pemangku kebijakan untuk saling bahu membahau dalam mengatasi Corona ini.
Ia meminta jangan ada saling menyalahakan antar instansi satu dengan lainnya. Koordinasi intens dan menyeluruh harus terus dilakukan baik dari tim satgas COVID-19 Provinsi, kab/kota hingga tingkat desa.
"Kita menyayangkan adanya saling lempar terkait penanganan karyawan PT Sampoerna antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya. Yang kita butuhkan saat ini bagaimana kepentingan masyarakat. Pemimpin jangan saling lempar tanggung jawab. Imbasnya masyarakat yang bingung. Mari bersatu bersama perangi COVID-19 ini," pungkasnya.
(fat/fat)
