.webp)
Tak hanya bagi ODP dan PDP, Truno menambahkan bagi masyarakat yang melanggar PSBB bisa juga dikenakan sanksi. Penerapan sanksi pidana ini mulai Jumat (1/5). Polisi menyebut akan menindak tegas masyarakat yang berani melanggar aturan PSBB.
Truno menyebut ada pidana mengganggu ketertiban umum hingga melawan petugas yang bisa diterapkan bagi masyarakat yang melanggar. Sebelumnya, ada tiga tahapan penerapan sanksi di masa PSBB ini. Tahap pertama yakni imbauan, tahap kedua adalah imbauan dan teguran, sedangkan tahap ke 3 adalah teguran dan tindakan hukum.
Hal ini sesuai dengan pasal 31 Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim yang menyebut penegak hukum diberikan kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Dalam Pergub dan Perwali serta Perbup tidak mengacu pada (sanksi) pidana. Karena peraturan daerah maka hukumannya adalah administrasi, imbauan, teguran, dan serangkaian tindakan yang sifatnya bukan fisik," kata Truno.
Truno menambahkan pihaknya bisa menerapkan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya jika ada yang melanggar jam malam hingga melakukan kebut-kebutan atau Trek-Trekan, polisi bisa menerapkan sanksi pidana yang berkaitan dengan mengganggu ketertiban umum.
"Peraturan jam malam yang dilanggar kemudian melakukan kebut-kebutan, kita bisa melakukan undang-undang terkait ketertiban umum," ungkap Truno.
(hil/fat)
