Usulan PSBB Dikaji Ulang Gubernur, Kota Malang Terapkan Isolasi Kawasan

Muhammad Aminudin - detikNews
Selasa, 21 Apr 2020 15:39 WIB
forkopimda kota malang
Forkopimda Kota Malang (Foto: Muhammad Aminudin)
Malang - Pemkot Malang ternyata sudah memprediksi usulan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) bakal tak disetujui. Karena usulan harus disertai dua daerah lain yakni Kabupaten Malang dan Kota Batu agar efektif dalam menjalankan PSBB.

"Kami sudah memprediksi itu, Ibu Gubernur bukan menolak. Tetapi memberikan catatan terkait efektifitas usulan PSBB juga dilakukan oleh Kabupaten Malang dan Kota Batu. Karena kita Malang Raya," ujar Wali Kota Malang Sutiaji kepada wartawan usai menghadiri bhakti sosial yang digelar Polresta Malang Kota, Selasa (21/4/2020).

Oleh karenanya, lanjut Sutiaji, Pemkot Malang tidak akan mengubah dokumen usulan PSBB yang dikirimkan kepada Pemprov Jawa Timur. "Kami tidak akan mengubah dokumen yang ada, memang kemarin kami memilih opsi kedua yakni konsultasi dengan Pemprov, karena dalam PMK nomor 9, usulan PSBB bisa langsung kepada Kemenkes dan atau melalui Pemprov," beber Sutiaji.

Sebagai tindak lanjut atas respon gubernur. Pemkot Malang kini mengubah penyebaran virus Corona dengan menjalankan isolasi kawasan. Rencananya, formulir akan dibagikan kepada seluruh warga melalui RT RW untuk mendeteksi gejala penyakit yang dialami masyarakat.

"Ini kita melakukan isolasi kawasan, nanti kita kirimkan form kepada masyarakat melalui RT, untuk diisi keluhan penyakit yang dialami. Aplikasi sudah ada, tetapi minim masyarakat yang sudah menggunakan," terang politisi Partai Demokrat ini.

Sutiaji mengapresiasi langkah Polresta Malang Kota dalam mendeteksi pergerakan Pasien Dalam Pantauan (PDP) di Kota Malang, yang jumlahnya kian hari meningkat signifikan.

"Kami apresiasi langkah Bapak Kapolresta yang membantu mendeteksi ruang gerak PDP melalui sebuah aplikasi," ucapnya. Menurut Sutiaji, potensi PDP naik statusnya menjadi positif akan memungkinkan terjadi apabila penguatan imunitas tubuh tak maksimal.

Belum lagi kondisi tenaga kesehatan beserta peralatan yang semakin berkurang. Penentuan PDP sendiri ditentukan karena memiliki karakter gejala COVID-19. Tetapi ketika imunitasnya bagus, maka tidak diisolasi di rumah sakit.

"Kenyataan di lapangan, Surabaya fluktuasinya tinggi dalam sehari. Jadi ada klaster yang PDP tidak mengisolasikan diri, malah berkeliaran. Maka saya sampaikan PDP di sini (Kota Malang) tinggal tunggu waktu saja. Kemarin PDP meninggal, hari ini ada lagi dengan hasil rapid test positif," tegasnya.

Sutiaji kembali membeberkan alasan mengapa mengusulkan PSBB, ada tiga indikator yang dinilai telah memenuhi syarat. Yakni, tingkat sebaran, jumlah kasus serta transmisi lokal.

"Seperti kemarin ditemukan hasil rapid test positif warga Kabupaten Malang, di mana seharinya berjualan di Pasar Induk Gadang. Kita kebingungan untuk melakukan tracing karena tentu sudah banyak berinteraksi dengan masyarakat. Sekarang kita lakukan tracing kepada keluarga dahulu," jelasnya.

Data per 20 April 2020, jumlah PDP di Kota Malang mencapai 124 orang. Dari jumlah itu, enam orang meninggal dunia, 35 orang dinyatakan sehat dan 83 orang masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit.

Sementara untuk jumlah ODR sebanyak 1.662 orang atau bertambah 135 orang dari hari sebelumnya. OTG sebanyak 153 orang, ODP 601 orang, dan positif COVID-19 berjumlah 8 orang dan 7 orang telah dinyatakan sembuh.

Evaluasi PSBB, Ini Perintah Jokowi ke Semua Daerah:

(iwd/iwd)