.webp)
Jumlah pasien positif Corona di Surabaya merupakan yang terbanyak di Jawa Timur. Surabaya pun dinilai layak mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jika melihat data penyebarannya yang setiap hari bertambah.
Hal ini diungkapkan Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Jatim, dr. Joni Wahyuadi. Hingga kini, baru Kota Malang yang mengajukan PSBB. Padahal menurut Joni, Surabaya yang lebih pantas mengajukan PSBB jika dilihat melalui kajian epidemiologi.
"Jadi salah satu syaratnya dari PSBB itu adalah pada kajian epidemiologi. Di Permenkes itu disebutkan harus ada kenaikan yang signifikan, peningkatan yang signifikan day by day. Kalau kota Malang ada memang peningkatan day by day, cuma beberapa hari ini kota Malang itu flat. Artinya tidak signifikan lagi kenaikannya," papar Joni di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (17/4/2020).
Selain terkait peningkatan kasus, kajian epidemiologi juga melihat ketersediaan sarana fasilitas kesehatan di daerah yang mengajukan PSBB. Joni menyebut di Kota Malang, pasien yang opname masih bisa tertampung di Rumah Sakit.
"Artinya RS masih mampu memberikan layanan seandainya saat itu juga harus masuk RS. Mungkin kalau yang lebih pas itu Surabaya. Kalau di Malang masih mampu RS-nya," ungkap Joni.
"Saya beri contoh di Surabaya yang merupakan episentrum dari provinsi Jawa Timur. Jadi hasilnya beda antara Malang dengan Surabaya dari tinjauan epidemiologi. Kalau di Surabaya kita lihat grafiknya itu peningkatan yang cukup tajam," imbuh Joni.
Akibat peningkatan yang setiap hari terjadi, dikhawatirkan rumah sakit sudah tak bisa menampung para pasien.
"Kemudian, perbandingan antara pusat layanan yang ada saat ini, dibanding dengan kenaikannya itu juga, seandainya semuanya masuk rumah sakit, pasti tidak cukup nanti. Jadi kasusnya linear naik terus. Kemudian dibanding pusat layanan kesehatan, itu juga seharusnya pasien yang harusnya dirawat seandainya semuanya dirawat di RS itu RS-nya ndak cukup lagi. Itu sudah merupakan kondisi yang signifikan dari kajian epidemiologisnya," jelas Joni.
Sementara itu, Joni mengatakan kajian ini tidak hanya sampai di sini. Dia mengatakan pihaknya akan menggandeng para ahli untuk terus melakukan kajian epidemiologi.
"Nanti kalau memang dilakukan pertimbangan harus kita gandeng tim ahli. Kami sudah komunikasi dengan tim ahli," papar Joni.
Para ahli pun menawarkan tiga saran, ada tiga sarannya. Pertama harus menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif untuk mengantisipasi lonjakan berikutnya. Sebagaimana gubernur telah menyebut di RS Unair cukup banyak penambahan layanan, di RSU dr Soetomo juga sudah dilakukan pelebaran, dan juga di RSJ Menur.
"Kedua, harus dilakukan studi epidemiologi terus menerus oleh ahli. Ini harus terus menerus supaya bisa dikembalikan. Ini sudah diketahui betul komposisi antara jumlah Pasien PDP maupun yang confirm sudah ndak cukup lagi. RS-nya kalau tidak ada penambahan sudah ndak cukup lagi total bed isolasi. Karena pasien harus dirawat di ruang isolasi bertekanan negatif, ini sudah tidak ada tawar menawar," pungkas Joni. (hil/iwd)
