.webp)
Pilkades serentak di Sidoarjo yang rencananya akan digelar 19 April mendatang akhirnya ditunda. Penundaan itu sesuai saran dan imbauan dari Menteri Dalam Negeri.
Rapat digelar Forkopimda Sidoarjo. Yang terdiri dari Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin, Ketua DPRD Usman, Kapolesta Sidoarjo Kombes Sumardji, Kajari Sidoarjo Setiawan Budi Cahyono, perwakilan Kodim 0816/Sidoarjo dan Sekda. Rapat memutuskan, Pilkades ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Meski dilakukan penundaan, tahapan-tahapan Pilkades yang tidak melibatkan banyak orang tetap berjalan dan diselesaikan. Penundaan tersebut berdasarkan rujukan surat dari BNPB yang menetapkan darurat nasional karena pandemi Covid-19 baru berakhir 29 Mei 2020.
"Kita yang hadir rapat ini semua sepakat Pilkades serentak ditunda. Namun kita juga sepakat penundaan juga tidak lama-lama. Jika situasi sudah membaik maka kita segera bisa laksanakan," kata Wabup Nur Ahmad kepada wartawan usia rapat, Kamis (26/3/2020).
Kapolresta Sidoarjo Kombes Sumardji menekankan, penundaan Pilkades didasarkan pada maklumat Kapolri. Dalam maklumat tersebut, salah satu isinya adalah membubarkan warga yang berkerumun. Pilkades serentak akan menjadi tempat berkumpulnya masyarakat yang dikhawatirkan akan mempermudah penyebaran covid-19.
"Kami dari kepolisian menyarankan Pilkades serentak di Sidoarjo lebih baik ditunda, sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kondisi aman oleh pemerintah pusat," imbuh Sumardji.
Saran yang sama juga disampaikan Kajari Sidoarjo Setiawan Budi Cahyono. Menurutnya, keputusan pemerintah pusat dalam ini Mendagri, yang menyarankan Pilkades Sidoarjo ditunda, sudah melalui perhitungan yang matang dan memikirkan kebaikan yang lebih besar.
"Saran kami kita ikuti saja surat dari Menteri Dalam Negeri yaitu ditunda dulu. Situasi sekarang masih darurat nasional lebih baik kita fokus bersama menangani pandemi covid-19 di Sidoarjo," sambung Budi.
Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Sidoarjo Heru Sultan juga menerima apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Heru minta agar pemkab segera membuat surat penundaan dan dikirim ke desa-desa.
"Kami sepenuhnya menerima keputusan dari pemerintah, jika memang pilihan yang terbaik adalah ditunda maka kita ikuti. Kami minta pemkab segera membuat surat secara resmi dan dikirim ke desa-desa," pungkas Heru.
