.webp)
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita berkomitmen melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC). Program ini membuat 95,29 persen penduduk Kota Onde-onde itu ter-cover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, Ning Ita berinovasi dengan menciptakan aplikasi Gayatri.
Ning Ita mengatakan, program UHC digulirkan sejak 1 Desember 2017. Program ini sebagai implementasi dari UU RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan. Dia mengalokasikan dana dari APBD untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi warganya yang belum mendapatkan JKN.
Sepanjang 2019 saja, anggaran yang terserap untuk program UHC sebesar Rp 14.932.151.700. Dana itu untuk membayar premi BPJS Kesehatan bagi 52.039 jiwa warga yang belum mendapatkan JKN. Puluhan ribu warga yang iurannya dibayar Pemkot Mojokerto itu disebut sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).
Sedangkan 80.430 penduduk Kota Mojokerto lainnya telah lebih dulu ter-cover JKN. Meliputi PBI APBN 24.687 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) pemerintah 11.967, PPU swasta 25.251, serta peserta BPJS Kesehatan mandiri 18.525 jiwa. Sehingga sampai akhir tahun lalu, 95,29 persen atau 132.469 jiwa dari 139.019 penduduk Kota Mojokerto telah mendapatkan JKN.
"Melalui program UHC ini kami ingin mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses serta kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu kami berkomitmen untuk melanjutkan program UHC meski iuran BPJS Kesehatan tahun ini naik," kata Ning Ita kepada detikcom, Sabtu (29/2/2020).
Komitmen Ning Ita melanjutkan program UHC rupanya bukan tanpa alasan. Menurut dia, program ini sukses mendongkrak indeks kesehatan Kota Mojokerto dari 0,816 tahun 2019 menjadi 0,818 di tahun ini. Selain itu, hasil survei terhadap 390 reponden di setiap Puskesmas menunjukkan 80,26 persen penduduk Kota Mojokerto sangat membutuhkan menjadi PBID di program UHC.
Terbukti, PBID yang mengakses layanan kesehatan tahun lalu cukup tinggi. Meliputi kunjungan rawat jalan 369.825, kunjungan rawat inap 1.742, serta rujukan 36.843. Penyakit rawat jalan didominasi commod cold 42.686, hipertensi 37.726 dan infeksi saluran pernafasan atas 18.226. Sedangkan penyakit rawat inap didominasi demam typhoid 4.276, DHF 1.476, gagal ginjal stadium 5 1.374, serta gastroenteritis dan colitis karena infeksi tidak spesifik 1.076.
"Dengan melanjutkan program UHC kami ingin menjamin semua orang mempunyai akses ke layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan dengan mutu yang memadai," terangnya.
Tidak sekadar melanjutkan, Ning Ita membuat sejumlah inovasi agar program UHC berjalan lebih maksimal. Salah satunya memanfaatkan teknologi informasi dengan menciptakan aplikasi Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintegrasi (Gayatri). Aplikasi ini diluncurkan sejak 1 September 2019.
Menggunakan aplikasi Gayatri dengan memberdayakan 1.625 Kader Motivator Kesehatan, Ning Ita sukses melakukan verifikasi dan validasi data PBID. Sehingga jumlah PBID dia tetapkan sebesar 51.796 jiwa pada tahun ini.
"Untuk membayar iuran PBID tahun ini kami siapkan anggaran Rp 22.124.771.145. Bersumber dari anggaran pada RKA tahun 2020 Rp 18.822.950.950 dan dana kompensasi pajak rokok 2020 Rp 3.301.820.195," tegasnya.
Ning Ita menjelaskan, aplikasi Gayatri mempunyai banyak fungsi. Dengan aplikasi ini dia ingin standar pelayanan minimal (SPM) di bidang kesehatan tercapai 100 persen. Mulai dari pelayanan terhadap ibu hamil, bayi, anak sekolah hingga, lansia dan penderita HIV.
Selain itu, Gayatri juga untuk meningkatkan capaian Indeks Keluarga Sehat, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang transparan, akuntabel dan profesional, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan, serta meningkatkan efektivitas-efisiensi perencanaan, pelaksanaan dan intervensi sebagai tindak lanjut pelaksanaan monitoring-evaluasi.
Sementara bagi warga Kota Mojokerto, aplikasi Gayatri bisa digunakan untuk mendaftar berobat ke Puskesmas secara online, memeriksa antrean di Puskesmas dan rumah sakit, menyampaikan keluhan terkait pelayanan kesehatan, serta sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit menular.
"Dengan Gayatri kami mempunyai basis data penduduk sasaran SPM dengan dinamika kesehatan terpantau, pencapaian target indikator SPM, data rekam medik keluarga, serta data perencanaan untuk RKA yang lebih tajam terhadap sasaran yang harus diintervensi," pungkasnya.
