Begini Penanganan Pencemaran Sungai Dampak Limbah Pabrik Susu di Blitar

Erliana Riady - detikNews
Rabu, 29 Jan 2020 10:47 WIB
Limbah Peternakan Sapi Perah yang Cemari Sungai Blitar
Ikan-ikan banyak yang mati imbas limbah pemerah susu (Foto: Erliana Riady/detikcom)
Blitar -

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Blitar memantau terus perkembangan revisi amdal yang diminta Pemprov Jatim. Bersama Dinas Kominfo, BPBD dan Polres Blitar melihat langsung pembenahan sistem pengolahan limbah lokasi pemerahan susu di areal seluas 172 hektare itu.

Dan hasilnya, PT Greenfield berkomitmen membenahi proses pembuangan limbah. Termasuk bekerja sama dengan investor dari Singapura untuk membangun pabrik pengolahan limbahnya.

"Hasil presentasi tanggal 24 Januari kemarin di DLH Pemprov, PT Greenfield mendapat Surat Peringatan (SP1). Dan diberi waktu 210 hari untuk proses pembenahan aplikasi. Kemudian dalam tiga bulan ke depan, mereka sudah bekerja sama dengan investor lain untuk mengolah limbah padat menjadi pupuk," jelas Kepala DLH Pemkab Blitar, Krisna Triatmanto, Rabu (29/1/2020).

Selain itu, saluran penyaluran limbah ke areal perkebunan sengon dan kopi di sekitar kandang juga akan dikoreksi. Lokasi dengan kemiringan tertentu yang membuat limbah cair mengalir turun ke aliran Sungai Genjong dan Kubu akan ditutup total. Aplikasi jalur buang limbah cair, juga akan diperluas ke kawasan perkebunan kopi Kawisari

"PT Greenfield juga berkomitmen mengganti rugi kerusakan lingkungan dan kematian hewan ternak warga akibat tercemarnya limbah ke sungai. Warga bisa mengajukan tuntutan ganti rugi kepada perusahaan langsung," tandasnya.

Tak hanya Pemkab Blitar yang turun menangani kasus pencemaran lingkungan ini. Polres Blitar juga telah melakukan penyidikan laporan warga dan memanggil pejabat PT Greenfield untuk diminta keterangannya.

"Kami kedepankan restorative justice. Kami tidak ingin mendahului pihak pemkab. Jangan sampai pihak Greenfield juga merasa investasinya terganggu. Tapi dengan regulasi dan sistem yang harus benar. Dalam arti warga tidak terganggu, lingkungan tidak tercemar. Kalau dalam penegakan hukum tidak mengenal toleransi," pungkas Kapolres Blitar, AKBP Budi Hermanto.

(fat/fat)