Usia 1 Bulan, Bayi Tanpa Anus Belum Bisa Masuk Program UHC Pemkot Mojokerto

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita mengatakan keluarga Naufal sampai saat ini belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Pihaknya juga belum bisa memasukkan Naufal menjadi PBID dalam program UHC, yang iuran BPJS Kesehatannya dibayar Pemkot Mojokerto. Sebab, baru sebulan keluarga Naufal tercatat sebagai warga Kota Mojokerto.

"Karena (mereka) baru sebulan pindah ke Kota Mojokerto, tidak memungkinkan mendapatkan BPJS Kesehatan secara PBID. Aturannya minimal 1 tahun jadi warga kota baru bisa mengakses PBID. Itu diatur dalam Perwali (Peraturan Wali Kota Mojokerto)," kata Ning Ita saat berkunjung ke rumah Naufal di Lingkungan Randegan RT 4 RW 2, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Kamis (12/12/2019).

Sebagai solusinya, lanjut Ning Ita, pihaknya meminta keluarga Naufal untuk mendaftar ke BPJS Kesehatan sebagai peserta mandiri kelas III. Dia berjanji akan membayar iuran BPJS Kesehatan bagi keluarga Naufal selama satu tahun ke depan.

Baca juga: Tolong, Bayi Lahir Tanpa Anus di Kota Mojokerto Butuh Bantuan

"Nah, setelah satu tahun, baru bisa didaftarkan jadi PBID. Semoga operasi kedua Naufal sudah bisa pakai BPJS Kesehatan," terangnya.

Pada kesempatan itu, Ning Ita juga memberikan tali asih untuk Naufal Rp 2,5 juta. Dia memerintahkan petugas Puskesmas Kedundung untuk memantau perkembangan kesehatan Naufal.

"Saya lihat bayinya luar biasa sehat, sebulan beratnya naik 9 ons," tandasnya.

Program UHC yang digulirkan Pemkot Mojokerto dalam dua tahun terakhir diklaim telah membuat 96,2 persen warganya mendapat jaminan kesehatan. Anggaran Rp 17 miliar dikucurkan setiap tahunnya untuk membayar iuran BPJS Kesehatan warga Kota Onde-onde.
(fat/fat)