"Hari ini baru 14 kabupaten kota yang sudah terintegrasi antara planning dan e-budgeting. Jadi masih ada PR (pekerjaan rumah) 24 lagi. Kita berpikirnya regional, karena memang secara APBD Jawa Timur ini 38 kabupaten kota sehingga terbesar di Indonesia. Sehingga presisi, akurasi dan akuntability dari perencanaan dan penganggaran ini akan terus disiapkan," paparnya.
Tak hanya itu, Khofifah menyebut aplikasi ini merupakan yang pertama diluncurkan di Indonesia. "Kita juga mendengar tadi dari Direktur Perencanaan Anggaran, ini tadi baru dirumuskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah kita rupanya kategori kelompok pertama yang inisiasi dari Mendagri yang sama dengan berintegrasinya antara perencanaan anggaran," tambah Khofifah.
Di kesempatan yang sama, Kepala BPKAD Jatim Jumadi mengatakan ada beberapa keunggulan aplikasi ini. Seperti lebih efektif dan efisien.
"Di pengelolaan keuangan daerah kan tidak hanya penganggaran. Tapi juga ada perbendaharaan. Perbendaharaan ini yang selama ini otorisasi dan pencairan itu secara konvensional itu kita lakukan langkah-langkah untuk efektif, efisiennya seperti apa," jelas Jumadi.
"Karena kan puluhan ribu kita mengerjakan SP2D apa lagi kalau di akhir tahun itu bisa numpuk. Oleh karena itu dengan sistem SP2D online ini yang paperless, digital signing, kita mendesain untuk kecepatan untuk transparansi. Kelebihannya juga bisa dilakukan di mana pun. Tidak di kantor misal sedang bepergian ke Jakarta kepala OPD-nya, tetap bisa melakukan lewat smartphone-nya. Ini nilai kelebihan dari aplikasi ini," pungkas Jumadi.
(sun/bdh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini