Pemprov Jatim Bentuk Satgas Inventarisasi Aset, Ini Tujuannya

Gubernur Khofifah (Hilda Meilisa Rinanda/detikcom)

Surabaya - Pemprov Jatim akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus Aset bersama Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim untuk menginventarisasi sekaligus mempercepat penyelesaian aset yang tersebar di berbagai daerah dengan varian kasus dan posisi yang berbeda.

Satgas Aset, yang terdiri atas sejumlah OPD di Pemprov Jatim, Badan Pertahanan Nasional (BPN), Kejaksaan Tinggi Jatim, bertugas meregistrasi dan menginventarisasi aset milik Pemprov Jatim yang tersebar di berbagai daerah.

"Kurang-lebih ada seribu aset yang belum teregistrasi dengan legalitas yang baku. Ada juga aset yang berstatus sengketa pindah kepemilikan dan sebagainya. Kita akan inventarisasi ulang dan identifikasi statusnya saat ini seperti apa," ungkap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa setelah memimpin upacara dan membuka Bulan Bhakti Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) ke-59 di Surabaya, Selasa (24/9).

Khofifah mengatakan, terkait aset yang dalam status sengketa, akan ditentukan langkah penyelesaian berikutnya. Menurut Khofifah, nantinya tidak ada lagi barang milik negara (BMN) yang berstatus abu-abu. Artinya, seluruh aset Pemprov memiliki kepastian hukum, dikuasai penuh oleh Pemprov Jatim.

Karena itu, Khofifah mengatakan akhirnya aset dapat lebih optimal pemanfaatannya. Pelibatan institusi lain dalam satgas tersebut merupakan upaya Pemprov mengurai benang kusut inventarisasi aset secara komprehensif.

"Tidak sulit jika kita bersinergi dan berupaya keras untuk menyelamatkan aset negara tersebut. Banyak sekali, ada barangnya tapi suratnya tidak ada, atau sebaliknya, atau sudah pindah kepemilikannya dan sebagainya," imbuhnya.

Khofifah menjelaskan Satgas Aset yang nanti dibentuk tersebut akan memilah varian masalah. Selanjutnya, Satgas akan menginventarisasi guna penanganan yang lebih optimal sesuai dengan bidangnya.

"Akan ada tim internal dari Pemprov Jatim, gabungan dengan BPN serta Kejaksaan Tinggi Jatim. Di luar itu, saat ini juga sudah ada tim satgas yang terdiri atas tim Pemprov, Kejaksaan Tinggi, serta tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) dari KPK. Jadi walau beda-beda treatment-nya, ending-nya sama, yaitu kembalinya aset milik negara," ujarnya.

Khofifah menambahkan, selain membuat Satgas Aset, Pemprov Jatim akan mendukung proses modernisasi dan sistemasi yang tengah digalakkan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya sistem layanan tersebut, ia berharap akan menjadi percepatan dalam pelaksanaan sertifikasi khususnya target PTSL di Jatim serta proses inventarisasi aset milik Pemprov serta pemkab dan pemkot se-Jawa Timur.

"Asahlah besi selagi masih panas. Jadi maksud tagline itu, ayo kita bersama menggaungkan semangat untuk memaksimalkan inventaris aset BMN baik milik provinsi, kabupaten atau kota di seluruh Jatim melalui peringatan Hari Agraria ke-59 serta rangkaian hari ulang tahun Jawa Timur ke-74," terangnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Hery Santoso mengungkapkan BPN telah memulai sistemasi elektronik di lima kantor di Jawa Timur.

Ia mengatakan kelimanya tersebar di Surabaya dengan dua kantor, Gresik, Sidoarjo, dan Bojonegoro. Rencananya program tersebut akan dicanangkan di seluruh kantor di Jatim mulai September hingga akhir 2019.

"Melalui sistemasi elektronik tersebut, diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pemasangan hak tanggungan (PPHT). Masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor pejabat pembuat akta tanah (PPAT), melainkan lewat online," ujar Hery.

Hery mengatakan Kanwil BPN mengaku telah berkoordinasi dengan berbagai bank di seluruh Jatim untuk membuat sistem perbankan juga menjadi online.

"Bila ada pemohon pemasang hak tanggungan, akan kami layani secara elektronik dan tepat hari ketujuh sudah harus terbit," paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga menyerahkan 12 sertifikat BMN kepada berbagai instansi, diantaranya

• Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Mojokerto
• Kantor Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Kanigoro, Blitar
• Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
• Kayanma Polda Jatim
• Dirut Lembaga Manajemen Aset Negara Kabupaten Gresik
• Pemkab Pasuruan
• Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya
• Pemkab Jombang
• Pemkot Surabaya
• Pemkot Malang
• Pemkab Gresik serta
• Kodam V Brawijaya

Adapun tema yang diusung HUT Hantaru ke-59 adalah 'ATR/BPN Menuju Penataan Ruang dan Pelayanan Pertanahan yang Berkepastian Hukum dan Modern'. (fat/iwd)