Ini Kendala Pemprov Jatim Tertibkan Tambang Pasir di Sungai Brantas

Tulungagung - Pemprov Jatim memilih langkah persuasif dalam menyelesaikan masalah tambang pasir ilegal di Sungai Brantas, Tulungagung. Salah satunya dengan alih profesi para penambang.

Kepala Satpol PP Jawa Timur Budi Santosa mengatakan, tambang pasir tradisional dan mekanik di Sungai Brantas melibatkan ribuan orang. Sehingga apabila dilakukan langkah penutupan secara frontal maka akan menimbulkan masalah sosial baru.

"Karena urusannya adalah perut. Kalau mereka memiliki ketrampilan lain nggak ada masalah. Tapi kalau tidak bisa timbul masalah baru," kata Budi, Selasa (10/9/2019).

Baca juga: KPK Temukan Indikasi Bisnis Batu Bara Ilegal di Sumsel-Lampung

Untuk menuntaskan tambang pasir ilegal, pihaknya melibatkan 13 organisasi perangkat daerah (OPD) di Jatim. Seluruh instansi akan berembuk bersama guna menentukan langkah strategis untuk menangani tambang pasir liar.

Menurutnya, salah satu solusi yang dinilai tepat yakni melakukan alih profesi bagi para pekerja. Sehingga penutupan yang dilakukan tidak berdampak secara sosial terhadap para pelaku tambang.

Budi menyampaikan, sebagai langkah awal pihaknya telah melakukan pemasangan papan larangan di sejumlah lokasi yang menjadi kawasan tambang pasir liar di DAS Brantas. Selain itu para penambang juga mulai diminta tidak menggunakan alat mekanik seperti mesin sedot pasir serta alat berat.

"Ya, memang ada dumas (pengaduan masyarakat) di meja saja kok masih ada yang pakai backhoe, ekskavator. Nah kami akan lakukan pendekatan lagi dengan yang punya backhoe. Artinya ini bertahap," ujarnya.

Pihaknya berencana akan mengumpulkan para pengusaha yang menjalankan bisnis pertambangan pasir di kawasan Sungai Brantas. Mereka akan mencari solusi terbaik sekaligus menegakkan aturan perundang-undangan.

Baca juga: 10 Penambang Pasir Ilegal di Sungai Progo Diamankan Polisi

Kasatpol PP Jatim berharap proses penertiban tambang pasir ilegal diharapkan bisa berjalan mulus dengan dukungan dari belasan OPD lain termasuk polisi dan TNI. Dengan begitu maka dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pengerukan pasir di aliran Sungai Brantas bisa diminimalisir.

Tim gabungan Satpol PP, polisi, TNI, DAS Brantas dan beberapa instansi terkait sempat melakukan peninjauan langsung di beberapa lokasi penambangan di Kecamatan Ngantru, Tulungagung. Saat dilakukan peninjauan tidak ada aktivitas sama sekali dari para pelaku tambang pasir. Hanya saja sejumlah perangkat sedot pasir mekanik masih berada di sungai. (sun/bdh)