Ini Langkah Pemkot Jika Ada Pemblokiran Jalan Lagi di Surabaya

Surabaya - Pemkot Surabaya akan bersikap tegas kepada warga atau pemilik tanah yang memblokir jalan umum secara sepihak. Sebab hal itu tindakan pidana karena telah mengganggu ketertiban dan kepentingan umum.

"Kalau terjadi seperti ini lagi, maka kita akan bawa ini ke hukum. Ini termasuk mengganggu ketentraman umum. Termasuk hukum pidana. Kalau mereka mau menutup lagi kita bongkar lagi dan kita laporkan ke polisi," kata Kepala Satpol PP Irvan Widyanto kepada detikcom, Kamis (29/8/2019).

Irvan mengaku sebelum melakukan pembongkaran, pihaknya mengaku telah menerima laporan keresahan dari masyarakat yang terdampak pemblokiran. Untuk itu, Pemkot Surabaya kemudian memanggil dan mendiskusikan dengan sejumlah tokoh masyarakat.

Baca juga: Tembok yang Blokir Jalan Umum Dibongkar, Pemilik Tanah: Saya Nggak Rela

"Kita sebelumnya menerima informasi dan laporan masyarakat, ternyata ada kegiatan sekelompok oknum atau orang yg melajukan penutupan jalan dengan dalih hak milik mereka dan kita ditunjukkan sertifikat," terang Irvan.

Kami kemudian bersama camat, kapolsek, lurah, semuanya kita sebelum melakukan pembongkaran kita memanggil beberapa tokoh masyarakat, salah satunya tokoh masyarakat yang asli lahir disini. Dan mereka meminta untuk membongkar pemblokiran itu," lanjutnya.

Baca juga: Diwarnai Debat, Pemkot Bongkar Tembok yang Blokir Jalan Umum di Surabaya

Kabag Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Surabaya Didik Irianto mengatakan pihaknya akan mengundang pemilik tanah yang telah memblokir jalan umum. Undangan itu untuk mengecek apakah sertifikat itu sah atau tidak.

"Besok pagi kita cek legalitas di atas haknya yang dimiliki apa benar, kita cek, sudah ada pembahasan selintas dengan pakar hukum dari Unair dan ada beberapa instansi dari bagian hukum. Memang disarankan besok untuk kita lihat keabsahannya dulu, apa haknya benar terkait dengan jalan ini masuk ke dalam lahan yg dimiliki. Intinya untuk menentukan itu dulu," tandas Didik. (iwd/iwd)