Ini Respons Penghayat Kepercayaan Surabaya Usai Jokowi Terbitkan PP 40/2019

Amir Baihaqi - detikNews
Rabu, 24 Jul 2019 16:35 WIB
Penghayat Sapta Darma Surabaya (Foto: Istimewa)
Surabaya - Keputusan Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019, salah satunya mengakui dan mengatur tata cara pernikahan antar penghayat kepercayaan diapresiasi. Salah satu apresiasi itu datang dari penghayat Sapta Darma di Surabaya.

Pembina dan Tuntunan Sapta Darma Surabaya Mardikin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena kembali diberikan kesamaan hak secara hukum sebagai warga negara Indonesia. Menurutnya, PP 40 tahun 2019 itu sesuai dengan apa yang tertuang dalam pasal 29 UUD 1945.

"Kami dari penghayat mengucapkan terima kasih bahwa saat ini penghayat diberikan suatu kesamaan secara hukum yang ada di Indonesia ini sama berdasarkan UUD 1945 pasal 29," kata Mardikim kepada detikcom, Rabu (24/7/2019).

"Kadang-kadang orang-orang penghayat ini kan sembunyi-sembunyi dalam menjalankan ibadah atau menampakan jati dirinya. Sekarang dengan adanya PP ini saya kira kebebasan semakin terbuka lebar. Yang penting norma-norma ini tetap kita junjung tinggi," tambah Mardikin.


Lalu bagaimana tata cara pernikahan antar penghayat sebelum terbit PP 40 tahun 2019? Mardikin menjelaskan bahwa selama ini pernikahan antar penghayat biasanya didaftarkan melalui organisasi penghayat dan langsung didaftarkan ke Dispendukcapil.

"Kalau di Sapta Darma, Jadi dia daftar dulu di Persada (persatuan warga Sapta Darma ) ini, nanti dibuatkan seperti surat pengantar, terus ada seperti blangko yang harus diisi. Tujuannya untuk pendaftaran di catatan sipil," terang Mardikin.

"Dengan adanya PP 40, semakin tambah jelas dan lebih dipermudah. Kan kadang-kadang pihak kelurahan ada yang nggak tahu, dan memahami. Bahkan kadang ada yang kaget mempertanhakan kepercayaan kita," imbuh Mardikin.

Mardikin mengaku, usai terbitnya PP 40 tahun 2019, pihaknya telah menerima pemberitahuan dari pemerintah. Pemberitahuan itu nantinya akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi menyeluruh kepada penganut penghayat termasuk di Surabaya.

"Kita sendiri sudah menerima pemberitahuan dari pusat dan nantinya setelah disahkan (PP 40 tahun 2019) akan diadakan sosialisasi kepada warga penghayat termasuk kita di Sapta Darma. Nanti itu turun ke sanggar-sanggar. Dan ini pun sudah jelas yang mengacu pada PP yang sudah dikeluarkan akan semakin menunjukan jati dirinya," tutur Mardikin.


Di Surabaya sendiri, ujar Mardikin, jumlah orang-orang penghayat diyakini ratusan ribu bahkan ada jutaan. Menurutnya, kurang diketahuinya orang-orang penghayat di Surabaya karena mereka selama ini lebih menutup jati dirinya.

Untuk itu, dengan terbitnya PP 40 tahun 2019, ia berharap orang-orang penghayat di Surabaya bisa mempunyai kebebasan yang sama dengan pemeluk agama lainnya. Apalagi sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membolehkan menulis keyakinannya di kolom agama.

"Ya lumayan banyak. Kalau Surabaya ada sampai jutaan. Kadang-kadang orang ini kan lebih menutup diri. Makanya saat ini kita banyak mengikuti atau bergabung dengan berbagai acara lintas agama seperti kemarin itu kita menggelar acara di Gereja Santa Maria Tak Bercela," tandasnya. (iwd/iwd)