Kamis 18 Juli 2019, 21:54 WIB
Gubernur Khofifah Apresiasi Upaya Kejati Selamatkan Aset Milik Pemkot
Foto: Istimewa
Surabaya -
Aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) senilai Rp 5 Triliun akhirnya kembali ke tangan Pemerintah Kota Surabaya. Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberi apresiasi kepada Kejati Jatim.
Menurut Khofifah, Gerakan Bersama Penyelamatan Aset Negara ini memang perlu dicanangkan. Khofifah menyebut aset negara harus dikelola dengan baik untuk kemaslahatan rakyat.
"Kita patut berbangga karena ada komitmen dan langkah konkrit yang luar biasa dari jajaran Kejati Jatim. Apalagi, ini merupakan inisiator pertama yang mampu menggerakkan seluruh jaksa untuk menyelamatkan aset negara," kata Khofifah di Kejati Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Kamis (18/7/2019).
Khofifah mengakui proses pengembalian aset-aset negara memang tidak mudah. Untuk itu Khofifah juga ingin aset Pemprov yang bermasalah bisa dimaksimalkan penyelesaiannya.
"Kami bersama bupati atau walikota se-Jatim setelah ini tentu akan segera baris berurutan untuk bisa mendapat penguatan dari Kejati seperti yang telah diperoleh oleh Walikota Surabaya Ibu Tri Rismaharini," imbuhnya.
Khofifah berharap gerakan ini bisa menjadi inspirasi bagi jajaran Kejaksaan di Indonesia. Khofifah juga optimis semua bupati atau walikota memiliki semangat yang sama dengan Kejati untuk meraih kembali aset-asetnya yang sedang di tangan pihak lain
"Sekali lagi saya sampaikan terimakasih pada jajaran Kejati dan Kejari di bawah komando pak Kepala Kejati dalam kerja kerasnya untuk mengembalikan aset negara. Gerakan ini juga bisa menjadi inspirasi jajaran Kejaksaan se Indonesia," lanjut Khofifah.
Di kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Sunarta mengatakan penyelamatan aset negara menjadi fokus bagi kejaksaan. Terlebih, banyaknya aset negara yang dikuasai oleh pihak tertentu akan berimplikasi pada kerugian negara.
"Kejati Jatim sering kali menerima laporan terkait hilangnya aset negara baik dari Pemprov maupun kab/kota di Jatim. Untuk itu, Kejati sangat berkepentingan untuk mengembalikan aset negara tersebut," kata Sunarta.
Terkait pengembalian aset negara, Sunarta mengatakan aset yang telah dikembalikan meliputi Gelora Pancasila seluas 7500 Meter Persegi senilai Rp. 183 miliar, setelah sebelumnya dikuasai swasta selama 20 tahun. Selain itu, pengembalian aset Jalan Upa Jiwa, tanah Jalan Kenari, hingga terakhir yakni pengembalian Aset YKP dan PT. YKP.
"Semoga lewat gerakan hari ini para Bupati/Walikota serta Pemprov mengkomunikasikan kepada kami jika ada aset-asetnya yang dikuasai oleh pihak lain. Akan segera kami pelajari dan jika memungkinkan tentu akan kita tarik ke pangkuan Pemkot/Pemkab maupun Pemprov," pungkasnya.
(hil/bdh)
Menurut Khofifah, Gerakan Bersama Penyelamatan Aset Negara ini memang perlu dicanangkan. Khofifah menyebut aset negara harus dikelola dengan baik untuk kemaslahatan rakyat.
"Kita patut berbangga karena ada komitmen dan langkah konkrit yang luar biasa dari jajaran Kejati Jatim. Apalagi, ini merupakan inisiator pertama yang mampu menggerakkan seluruh jaksa untuk menyelamatkan aset negara," kata Khofifah di Kejati Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Kamis (18/7/2019).
Khofifah mengakui proses pengembalian aset-aset negara memang tidak mudah. Untuk itu Khofifah juga ingin aset Pemprov yang bermasalah bisa dimaksimalkan penyelesaiannya.
Baca juga: Aset YKP Resmi Diserahkan ke Pemkot Surabaya |
Khofifah berharap gerakan ini bisa menjadi inspirasi bagi jajaran Kejaksaan di Indonesia. Khofifah juga optimis semua bupati atau walikota memiliki semangat yang sama dengan Kejati untuk meraih kembali aset-asetnya yang sedang di tangan pihak lain
"Sekali lagi saya sampaikan terimakasih pada jajaran Kejati dan Kejari di bawah komando pak Kepala Kejati dalam kerja kerasnya untuk mengembalikan aset negara. Gerakan ini juga bisa menjadi inspirasi jajaran Kejaksaan se Indonesia," lanjut Khofifah.
"Kejati Jatim sering kali menerima laporan terkait hilangnya aset negara baik dari Pemprov maupun kab/kota di Jatim. Untuk itu, Kejati sangat berkepentingan untuk mengembalikan aset negara tersebut," kata Sunarta.
Terkait pengembalian aset negara, Sunarta mengatakan aset yang telah dikembalikan meliputi Gelora Pancasila seluas 7500 Meter Persegi senilai Rp. 183 miliar, setelah sebelumnya dikuasai swasta selama 20 tahun. Selain itu, pengembalian aset Jalan Upa Jiwa, tanah Jalan Kenari, hingga terakhir yakni pengembalian Aset YKP dan PT. YKP.
"Semoga lewat gerakan hari ini para Bupati/Walikota serta Pemprov mengkomunikasikan kepada kami jika ada aset-asetnya yang dikuasai oleh pihak lain. Akan segera kami pelajari dan jika memungkinkan tentu akan kita tarik ke pangkuan Pemkot/Pemkab maupun Pemprov," pungkasnya.
(hil/bdh)
