KPU Alokasikan Anggaran Pilbup Malang Hingga Rp 90 Miliar

Muhammad Aminudin - detikNews
Jumat, 21 Jun 2019 16:46 WIB
Foto: Muhammad Aminudin
Malang - KPU Kabupaten Malang tengah menyusun alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pilbup 2020. Kebutuhan diperkirakan mencapai Rp 80 sampai Rp 90 miliar. Nilai ini naik 2 kali lipat dibandingkan anggaran Pilbup 2015 lalu.

Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini menyatakan, baru bisa memperkirakan kebutuhan anggaran di Pilbup 2020 di angka Rp 80 sampai Rp 90 miliar. Fokus penyusunan anggaran baru akan digelar mulai pekan depan.

"Kami masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Minggu depan akan efektif melakukan penyusunan anggaran. Akan tetapi, kita bisa sampaikan perkiraan kebutuhan untuk pelaksanaan Pilkada 2020 sebesar Rp 80 sampai Rp 90 miliar," ungkap Anis kepada detikcom, Jumat (21/6/2019).

Anis mengaku, kebutuhan yang diperkirakan itu, jauh lebih besar dibandingkan anggaran Pilbup 2015. Tentunya, ada sejumlah indikator yang menjadikan kebutuhan meningkat lebih dari 100 persen itu.

"Ada peningkatan dibandingkan anggaran Pilbup 2015 hanya Rp 35 miliar. Memang, ada beberapa alasan, anggaran Pilbup 2020 menjadi lebih besar. Salah satunya menyesuaikan peraturan terbaru," ungkapnya.


Dia mencontohkan, soal honor PPK (panitia pemilihan kecamatan), yang nantinya ada perubahan menyesuaikan honor pada Pemilu 2019. Dimana pada saat Pilbup 2015, honor PPK hanya sebesar Rp 1 juta.

"Nantinya dalam anggaran Pilbup 2020, honor Ketua PPK menjadi Rp 1,850.000, anggota PPK sebesar Rp 1,6 juta berdasarkan surat Menteri Keuangan yang sudah diterapkan pada Pemilu 2019. Jika menggunakan patokan Pilbup 2015 sangat tidak mungkin, honor PPK dulu hanya Rp 1 juta dan dipotong pajak," jelas Anis.

Bukan hanya soal kenaikan honor PPK, kenaikan pengajuan anggaran Pilbup Malang juga berdasarkan kebutuhan logistik. Karena aturan baru, mewajibkan penggunaan kotak surat suara berbahan karton hanya sekali pakai.

"Dasar lainnya adalah kebutuhan logistik. Dimana kotak surat suara diwajibkan hanya sekali pakai dengan bahan karton. Belum lagi pemenuhan kebutuhan lainnya," tegas Anis baru

Anis memastikan, pihaknya memiliki waktu cukup banyak untuk menyusun kebutuhan anggaran Pilbup 2020 mendatang. Jika mengacu mekanisme yang ada, apabila jadwal pelaksanaan Pilbup digelar September 2020, maka KPU Kabupaten Malang mulai menjalankan tahapan satu tahun ke belakang.


"Jika pelaksanaan fix pada September 2020, maka KPU harus memulai tahapan pada satu tahun sebelumnya, yakni di September 2019 nanti. Jadi kami masih memiliki cukup banyak waktu menyelesaikan penyusunan anggaran," tandas Anis yang sepekan lalu dilantik bersama empat komisioner lainnya.

Sebagai informasi, kontestasi Pilbup Malang 2015 diikuti oleh tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Mereka adalah Cabup-Cawabup Rendra Kresna (petahana)-Sanusi, Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi, dan pasangan urut 03 Nurcholis-M Mufid.

Dalam Pilbup digelar 9 Desember 2015 itu, KPU Kabupaten Malang menetapkan pasangan urut 01 Rendra Kresna-Sanusi diusung koalisi besar (NasDem, PKB, Partai Demokrat, Gerindra, dan Golkar), menjadi pemenang dengan perolehan 605.817 suara atau 51,63 persen dari suara sah.

Sementara Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi diusung PDIP hanya memperoleh 521.928 dari total sebanyak 1.173.468 suara sah, sedangkan Nurcholis-M Mufid sebagai pasangan independen hanya mendapatkan 45.723 suara atau 3,89 persen. (fat/fat)