Anak Tak Diterima di SMP Pilihan, Puluhan Wali Murid Geruduk DPRD Surabaya

Surabaya - Puluhan orang yang mengaku wali murid menggeruduk gedung DPRD Kota Surabaya. Mereka mengadukan nasib anak-anaknya yang terancam tidak mendapatkan sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 dengan sistem zonasi.

Tak butuh waktu lama, kedatangan para wali murid langsung dipersilahkan masuk dan dihadapi langsung Ketua DPRD Surabaya Armuji. Di ruang Komisi D, para wali murid menumpahkan segala persoalan PPDB sistem zonasi yang dianggap penuh kejanggalan.

Salah satu wali murid dari Jagiran Dwi mengatakan, anaknya tidak masuk di SMPN 9 karena tergeser urutan pendaftaran dan mengeluhkan server komputer rusak. Selain itu, pihak wali murid juga menemukan orang yang tinggal di Lamongan diterima di SMPN 9.

Baca juga: Ribuan Calon Siswa di Tulungagung Serbu SMP Favorit Meski Ada Zonasi

"Anak saya dari kemarin mendaftar sistem zonasi tergeser tidak masuk karena pagunya sudah terpenuhi. Kemudian juga kita temukan ada orang yang tinggal di Lamongan malah masuk di SMPN 9," kata Dwi saat menceritakan keluhannya di ruang Komisi D, DPRD Surabaya, Rabu (19/6/2019).

Menanggapi keluhan itu, Armuji mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat banyak mengenai masalah yang dikeluhkan wali murid. Meski begitu, ia menilai sistem zonasi yang diterapkan belum siap sepenuhnya.

Baca juga: Kecewa Sistem Zonasi, Emak-Emak di Surabaya Demo di Grahadi

"Sistem baru sistem zonasi ini kan berlaku seluruh Indonesia. Karena ini kan ada Permendikbud yang harus diikuti seluruh kabupaten dan provinsi di Indonesia. Maka dengan sistem seperti ini yang paling dirugikan dengan belum siapnya seluruh insfrastruktur oleh sekolah-sekolah baik SMP maupun SMA maka wali murid kebingungan," ujar Armuji.

Armuji menambahkan, meski kekisruhan PPDB tidak hanya di Surabaya, pihaknya berjanji akan menginstruksikan Komisi D yang membidangi pendidikan agar segera mencari tahu akar persoalan. Salah satunya yakni dengan memanggil Dinas Pendidikan agar memberikan kebijakan bagi wali murid yang belum mendapatkan sekolah.

"Kita akan tugasi komisi D untuk memanggil diknas. Terutama untuk anak SD supaya mereka diberi toleransi untuk sekolah supaya nanti tidak kekurangan murid," pungkas Armuji. (sun/bdh)