detikNews
Kamis 13 Juni 2019, 14:11 WIB

Mutasi Ratusan Pejabat Pemkab Malang Dinilai Ilegal

Muhammad Aminudin - detikNews
Mutasi Ratusan Pejabat Pemkab Malang Dinilai Ilegal Surat mendagri/Foto: Muhammad Aminudin
Malang - Mutasi jabatan 248 ASN di lingkungan Pemkab Malang dinilai ilegal. Karena rotasi jabatan digelar 31 Mei lalu oleh Wakil Bupati Malang Sanusi belum mendapat persetujuan tertulis Mendagri. Karena, status Sanusi belum definitif atau resmi dilantik sebagai Bupati Malang.

Sejak penonaktifan Bupati Malang Rendra Kresna pada Oktober 2018 lalu, secara otomatis pucuk pimpinan tertinggi di Pemkab Malang beralih ke Sanusi yang menjabat wakil bupati.

"Sanusi, seharusnya belum bisa melakukan pergantian pejabat di lingkungan Pemkab Malang, kalau belum menjadi bupati definitif. Jadi mutasi jabatan ASN kemarin bisa dikatakan cacat hukum," ungkap Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) M Fachrudin kepada detikcom, Kamis (13/6/2019).

Fachrudin membeberkan, UU No 10 tahun 2016 dijelaskan bahwa gubernur, bupati dan wali kota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri.

"Berdasarkan undang-undang itu, semakin menegaskan, jika pergantian pejabat di Pemkab Malang tidak dibenarkan. Ada juga PP yang mengatur hal yang sama," tegas Fachrudin.


Kesalahan Sanusi semakin telak, ketika muncul surat Kemendagri tertanggal 18 April 2019 dengan nomor 800/2350/OTDA perihal tanggapan atas permohonan persetujuan tertulis pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Di situ ditegaskan bahwa permohonan persetujuan tertulis pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Malang belum mendapatkan persetujuan tertulis Mendagri.

Pendopo Pemkab Malang/Pendopo Pemkab Malang/ Foto: Muhammad Aminudin

Surat Kemendagri itu diperkuat dengan adanya surat dari gubernur Jatim tertanggal 13 Mei 2019. Dalam surat bernomor 821.2/5946/204.4/2019 ditandatangani atas nama gubernur Jatim melalui Sekda Provinsi Heru Tjahjono, disampaikan juga bahwa permohonan pelantikan belum bisa disetujui Menteri Dalam Negeri sampai dengan dilantiknya Bupati Malang.

"Jika surat yang beredar di atas itu benar, maka semakin jelas pergantian pejabat di Pemkab Malang kemarin tidak dibenarkan," tandas Fachrudin.

Menurut Fachrudin, kebijakan mutasi yang terang melanggar aturan itu, sangat bisa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).


"Kalau tidak begitu, ya harusnya dicabut kembali. Dalam studi HAN (Hukum Administrasi Negara) dikenal dengan asas contrarius actus," ujar Fachrudin.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Nurman Ramdhansyah mengaku, sebelum menetapkan sebuah kebijakan, pimpinan (Plt Bupati Malang Sanusi) tentunya sudah melalui pertimbangan kuat yang kajian berdasarkan aturan yang berlaku.

"Terkait itu (mutasi), Insya Alloh, kita melaksanakannya sesuai aturan. Jika ada pendapat berbeda, ya namanya demokrasi, itu boleh-boleh saja," terang Nurman terpisah.

Sebelumnya, Plt Bupati Malang Sanusi melakukan rotasi jabatan untuk 248 ASN yang terdiri dari pimpinan tinggi pratama, administrator, serta pengawas di lingkungan Pemkab Malang pada 31 Mei 2019 lalu.

Waktu itu, Sanusi menyatakan, mutasi berdasarkan pertimbangan yang jelas hasil penilaian dari tim baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan) serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed