DetikNews
Jumat 17 Mei 2019, 21:31 WIB

Resmi Jadi Kanwil IV, KPD KPPU Surabaya Tancap Gas Selesaikan 6 Laporan

Amir Baihaqi - detikNews
Resmi Jadi Kanwil IV, KPD KPPU Surabaya Tancap Gas Selesaikan 6 Laporan Foto: Istimewa
Surabaya - Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Surabaya kini resmi menjadi Kantor Wilayah (Kanwil) IV KPPU. Perubahan nama tersebut juga akan memperluas wilayah kerja yang meliputi wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hadir dalam kesempatan perubahan nama Kanwil IV KPPU yakni 6 komisioner KPPU RI diantaranya Kurnia Toha, Ukay Karyadi, Chandra Setiawan, Kodrat Wibowo, Afif Hasbullah dan Harry Agustanto serta Sekretaris Jenderal KPPU, Charles Pandji Dewanto.

Salah satu Komisioner KPPU Kurnia Toha mengatakan pertimbangan perubahan Kantor Perwakilan Daerah menjadi Kantor Wilayah dilakukan untuk mengantisipasi dinamika usaha yang terus berkembang secara cepat baik di level nasional maupun daerah.


"Persaingan yang sehat akan melahirkan pelaku usaha yang unggul. Sedangkan positioning KPPU terkait harga tiket pesawat, KPPU mendukung penurunan tarif batas atas yang ditetapkan Menteri Perhubungan. Dengan penurunan harga tiket ini diharapkan dapat memberikan insentif bagi konsumen maupun perekonomian," kata Komisioner KPPU, Kurnia Toha dalam siaran pers yang diterima detikcom, Jumat (17/5/2019).

Sementara itu, Ketua Kepala Kanwil IV KPPU, Dendy Rakhmat Sutrisno mengungkapkan setelah perubahan nama, pihaknya akan langsung tancap gas. Karena saat ini telah telah menerima 6 laporan dengan 3 laporan baru, laporan naik ke tahap penyelidikan dan 2 laporan dihentikan karena tidak lengkap.

"Kemudian terdapat 5 perkara yang sedang berjalan di Kanwil IV KPPU, yaitu pertama, dugaan kartel harga Freight Container (Uang Tambang) Oleh Perusahaan Pelayaran Pada Rute Surabaya-Ambon, kedua dugaan kartel garam industri Aneka Pangan, ketiga dugaan praktik monopoli pelayanan jasa bongkar muat peti kemas pada terminal serbaguna/ Konvensional/ Umum atau Multipurpose Pelabuhan L. Say, Maumere-NTT," terang Dendy.

"Dua lainnya yakni dugaan persekongkolan tender pekerjaan pembangunan jalan dan peningkatan jalan oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2017 di Kabupaten Kediri-Jawa Timur, dan terakhir dugaan persekongkolan tender pekerjaan pemeliharaan berkala jalan oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2017 di Kabupaten Kediri, Jawa Timur," lanjutnya.


Sedangkan langkah yang telah ditempuh selama bulan Ramadhan, Imbuh Dendy, pihaknya telah banyak berperan aktif membantu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengendalikan harga bahan pangan. Peran itu yakni dengan berainergi dengan Satgas Pangan bersama Polda Jawa Timur, Disperindag, serta menjadi anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur.

"Salah satu konsep yang ditawarkan adalah mendorong pasar tradisional menjadi garda depan dalam upaya tak terpisahkan menjaga stabilisasi harga bahan pangan yaitu dengan menghadirkan adanya jaminan pasokan di pasar tradisional melalui direct linkage dengan on farm atau sumber-sumber produksi bahan pangan sebagaimana yang dilakukan pada retail modern," tandas Dendy.
(iwd/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed