DetikNews
Jumat 10 Mei 2019, 13:25 WIB

7 Saksi Dihadirkan di Kasus Dugaan Wajib Stack Pelabuhan L. Say Maumere

Amir Baihaqi - detikNews
7 Saksi Dihadirkan di Kasus Dugaan Wajib Stack Pelabuhan L. Say Maumere KPPU bersidang kasus dugaan praktik monopoli pelabuhan L Say Maumere (Foto: Istimewa)
Surabaya - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menggelar sidang pemeriksaan saksi terkait dugaan praktik monopoli jasa bongkar muat peti kemas di pelabuhan L. Say Maumere, NTT. Total ada tujuh saksi yang dihadirkan pada pemeriksaan yang digelar di ruang sidang KPD KPPU Surabaya.

"Ketujuh Saksi tersebut antara lain PT Timur Asri Laut, PT Indis Tata Persada, Senior Manager Pelayanan Kapal & Terminal PT Pelindo III, Kepala Biro Hukum PT Pelabuhan Indonesia III, mantan General Manager Pelabuhan Toli-toli PT Pelindo IV, PT Mitra Bahari Logistindo, dan PT Meratus Line," kata Kepala KPD KPPU Surabaya Dendy Sutrisno dalam siaran pers yang diterima detikcom, Jumat (10/5/2019).

Dijelaskan Dendy, sidang Pemeriksaan lanjutan atas tujuh saksi tersebut dipimpin Ketua Majelis Komisi Kodrat Wibowo dan dua anggota yakni Afif Hasbulloh dan Ukay Karyadi.


"Pemeriksaan terhadap tujuh saksi ini difokuskan untuk menggali informasi terkait latar belakang urgensi dan juga dampak yang ditimbulkan akibat dari penerapan kebijakan penataan ulang kegiatan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan L. Say Maumere yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia III," terang Dendy.

Dalam penerapan kebijakan penataan ulang bongkar muat peti kemas tersebut diberlakukan wajib stack 100 persen. Sehingga diduga berdampak menimbulkan kegiatan ekstra yang mengakibatkan penambahan biaya yang harus di tanggung oleh konsumen, khususnya yang menggunakan sistem Less Container Load (LCL).

Sebelumnya diketahui dalam laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh investigator bahwa kebijakan yang dilakukan oleh PT Pelindo III di Pelabuhan L. Say Maumere tersebut melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 19 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.


Seperti diberitakan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah menilai kebijakan wajib stack atau penumpukan kontainer yang dilakukan Pelindo III di Pelabuhan L. Say Maumere. Sebab dalam kebijakan tersebut, KPPU mencium dugaan adanya praktik monopoli jasa bongkar muat di pelabuhan.

Penilaian ini dilakukan dengan menggelar sidang pemeriksaan lanjutan dengan nomor perkara Nomor 15/KPPU-L/2018. Pada pemeriksaan sebelumny, KPPU memeriksa dua saksi yakni DPC INSA Surabaya dan PT Citra Niaga Logistik.
(fat/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed