Geger Jatim: 11 Kepala Daerahnya Berurusan dengan KPK

Surabaya - KPK sedang gerilya ke beberapa daerah di Jawa Timur. Tercatat, ada 11 kepala daerah yang terciduk. Baik yang meringkuk di sel tahanan, atau yang masih tahap pemeriksaan.

Masyarakat Jatim tentu cukup terkejut, lantaran belum genap seminggu setelah penangkapan Wali Kota Pasuruan Setiyono, Kamis (4/10), berlanjut penggeledahan Kantor dan Pendopo Bupati Malang Rendra Kresna, Senin (8/10) malam.

Meski KPK belum secara resmi mengumumkan status tersangka Rendra, namun secara kooperatif, Rendra mengakui jika dirinya telah menjadi tersangka. Hal ini diketahui saat penyidik menyodorkan surat penetapan tersangka ketika menggeledah ruang kerjanya.

Sebelumnya pada Juni 2018, KPK turun ke daerah mataraman untuk melakukan OTT Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Di tahun ini saja, setidaknya ada enam kasus suap yang melibatkan kepala daerah di Jatim. Selain Wali Kota Pasuruan, Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung, ada nama-nama yang tercatut. Seperti Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha, Bupati Jombang Nyono Suharli, hingga Wali Kota Malang Moch Anton.

Sementara di tahun 2017, masyarakat juga sempat dihebohkan penangkapan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman dalam kasus gratifikasi. Di tahun yang sama, Wali Kota Batu Edi Rumpoko dan Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus juga tertangkap KPK.

Jauh sebelum itu, drama penangkapan kepala daerah di Jatim telah ramai menghiasi layar kaca saat KPK menjerat Bupati Bangkalan Fuad Amin di tahun 2014. Fuad terseret kasus korupsi APBD Bangkalan senilai Rp 414 Miliar.

Selang 2 tahun, KPK kembali ke Jatim dengan menggenggam sejumlah bukti kasus pencucian uang oleh Wali Kota Madiun Bambang Irianto.

Pada beberapa kesempatan, Gubernur Soekarwo berkali-kali menekankan permasalahan suap dan korupsi ini merupakan masalah integritas masing-masing individu. Integritas ada di dalam hati dan hanya diri sendiri yang bisa mencegah.

Namun saat dikonfirmasi usai membuka pameran Jatim Fair di Grand City Surabaya, Pakdhe Karwo sapaan akrabnya memilih untuk bungkam dan berlalu.

Gubernur yang telah menjabat selama dua periode ini sempat mengatakan kepada wartawan untuk menanyakan hal lain saja. Misalnya saja terkait transaksi dagang karena sedang menghadiri pameran Jatim Fair yang di dalamnya banyak ditampilkan produk UMKM Jatim.

"Sudah ya, sekarang ngomong tentang transaksi dagang dulu," tandas Pakdhe Karwo di Grand City Surabaya, Selasa (9/10/2018).

Sedangkan dari data yang diperoleh detikcom, dari 11 kepala daerah yang terjaring KPK, ada beberapa yang sudah mendekam di sel tahanan. Namun ada pula yang masih menjalani proses persidangan.

Nama-nama seperti Fuad Amin hingga Syahri Mulyo telah menikmati dinginnya sel tahanan. Hal ini juga akan disusul Wali Kota Pasuruan Setiyono yang sebentar lagi akan menerima vonis atas pertanggungjawaban perbuatannya.

Tak hanya Setiyono, kemungkinan besar Bupati Malang Rendra Kresna juga akan menyusul para pendahulunya. Sembari masyarakat menunggu keputusan resmi dari KPK.

Menanggapi hal ini, Gubernur Soekarwo mengatakan sebagai kepala daerah, dirinya tak mau mengintervensi urusan hukum dan menyerahkan kasus-kasus ini pada aparat yang berwenang. Dia juga mengatakan akan menunggu perkembangan penyelidikan.

"Kita serahkan, eksekutif ndak boleh intervensi masalah hukum. Semua negara hukum diserahkan pada fungsi negara hukum. Kita tunggu perkembangan dari negara hukum itu," ujar Soekarwo di Grand City Surabaya, Selasa (9/10).

Setelah ada 11 kepala daerah yang ditangkap, dan satu kepala daerah yang baru saja digeledah KPK dan menunggu ditetapkan sebagai tersangka. Kira-kira siapa lagi ya yang akan menyusul? (fat/fat)