DetikNews
Kamis 02 Agustus 2018, 19:21 WIB

Banyuwangi Pertahankan Arsitektur Lokal, Kementerian PU Beri Apresiasi

Ardian Fanani - detikNews
Banyuwangi Pertahankan Arsitektur Lokal, Kementerian PU Beri Apresiasi Foto: Istimewa
Banyuwangi - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) mengapresiasi atas komitmen Banyuwangi dalam mempertahankan identitas lokal pada rancangan gedung dan bangunan-bangunan yang ada di kabupaten ini.

"Sebuah bangunan seyogyanya mencerminkan budaya masing-masing, sehingga identitas tiap daerah tetap terjaga. Ini menjadi hal yang penting dalam mempertahankan kekayaan arsitektur lokal nusantara," kata Iwan Supriyanto, Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR dalam acara konsultasi teknis peraturan perundang-undangan penataan bangunan dan lingkungan, Kamis (2/8/2018). Acara ini juga dihadiri oleh jajaran Dinas PU dari 38 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur.

Iwan menambahkan Banyuwangi dianggap sebagai salah satu daerah yang berkomitmen tinggi melestarikan kekayaan arsitektur lokalnya, meskipun menjadi daerah yang pesat pertumbuhannya.


Hal ini nampak dari berbagai desain arsitektur bangunan yang ada di kabupaten paling timur Jatim ini, mulai dari gedung bandara, hotel dan tempat-tempat publik lainnya.

"Saat saya sampai di bandara Banyuwangi saya langsung tahu kalau bandara tersebut didesain oleh arsitek profesional. Sangat unik dengan ciri kelokalannya sangat terasa, bahkan saya lhat ada Kiling (kincir angin khas suku Using) juga di sana," tutur Iwan.

Iwan juga terkesan dengan Banyuwangi karena melibatkan ahli profesional dalam mendesain gedung dan bangunan yang didirikan. Ini merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan.

"Komitmen pemimpin (Bupati-red) Banyuwangi ini perlu diacungi jempol, karena setiap bangunan penting di daerahnya wajib dipresentasikan di hadapannya untuk memastikan kekhasan lokal terakomodir dalam arsitektur bangunan tersebut," lanjutnya.

Namun Iwan meminta Banyuwangi segera membentuk Tim Ahli Bangunan dan Gedung yang bertugas mengawasi kelangsungan arsitektur tersebut. Jika diperlukan, keberadaan tim tersebut harus didukung oleh peraturan legal seperti dalam Peraturan Bupati.

"Ini akan lebih sustain, karena ada aturan resmi yang mengaturnya. Jadi siapapun pemimpinnya, selama ada TAGB ini mereka akan langsung men-supervisi bangunan yang akan didirikan. Dan Banyuwangi juga sedang dalam proses menyusun ini," ungkap Iwan.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan masalah penataan bangunan dan lingkungan kuncinya ada pada komitmen daerah, termasuk dalam hal memasukkan unsur lokal dalam arsitektur bangunan dan gedung.

"Banyuwangi berkomitmen untuk melakukan penataan ruang terhadap wilayahnya untuk kepentingan jangka panjang. Salah satunya dengan menitipkan identitas budaya ke dalam arsitektur bangunan yang didirikan dan ini membutuhkan intervensi dari pimpinan daerah langsung," tandasnya.


Anas melanjutkan, langkah tersebut dilakukan karena arsitektur lokal menjadi identitas dan daya tarik yang membedakan Banyuwangi dengan daerah lain.

"Kita juga ingin agar kekhasan lokal menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri dan masyarakat Banyuwangi juga bangga dengan apa yang dimilikinya," ujar Anas.

Selama ini, lanjut Anas, Banyuwangi juga memiliki perhatian yang tinggi terhadap pengendalian tata ruang. Misalnya saja Pemkab Banyuwangi tidak memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) di sekitar bandara, sehingga lansekap persawahan di sekitar bandara tetap terjaga.

"Itu bagian dari positioning. Karena untuk diferensiasi dengan bandara di kota lain, sehingga orang turun dari pesawat sudah langsung terasa keunikan Banyuwangi. Apalagi terminal bandaranya unik," pungkasnya.
(lll/lll)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed