Risma Klaim Angka Kemiskinan Surabaya Turun Drastis

Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengklaim angka kemiskinan di Kota Surabaya menurun drastis. Angka kemiskinan turun berkat sejumlah program peningkatan ekonomi masyarakat yang telah dilakukan.

"Angka kemiskinan tinggal 5 persen dari sebelumnya 12 persen saat awal saya menjabat (2010)," kata Risma usai paparan sebagai finalis Top 99 Inovasi Pelayanan Publik di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rabu (18/7/2018).

Program peningkatan ekonomi masyarakat yang mampu mengurangi kemiskinan yakni Pahlawan Ekonomi (PE) dan Pejuang Muda (PM) yang saat ini anggotanya mencapai 9148 kelompok masyarakat.

"PE saya buat agar warga miskin keluar dari kemiskinan, bagaimana menghidupkan mesin kedua. kalau suami tukng becak kalau tetap miskin maka mesin kedua kita gerakkan yakni istrinya," ungkapnya.

Sedangkan PM dibuat untuk anak muda yang putus sekolah atau anak yang tidak melanjutkan perguruan tinggi.

Baca juga: Risma Pamer Keberhasilan Tata Surabaya di Hadapan BPK 41 Negara

"Baik PE dan PM, tidak hanya kami beri pelatihan ketrampilan dalam produk. Kami juga berikan pelatihan manajemen keuangan dan cara penjualan secara digital," ungkap Risma.

Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini mengungkapkan pendapatan warga yang mengikuti program peningkatan ekonomi kemasyarakatan mengalami peningkatan signifikan.

"Sekarang untuk pendapatan rendah 34 persen tinggal 8 persen yang tinggi 4 persen menjadi 41 persen dan sisanya menengah. Semua kami lakùkan selama 7,5 tahun," pungkas Risma.

Dalam paparannya, Risma juga mengungkapkan dua inovasi Kota Surabaya dalam penghargaan tahunan ini.

Baca juga: Terima Penghargaan Lee Kuan Yew, Risma: Perjuangan Belum Selesai

Kedua inovasi itu, 6 in 1 yakni layanan bagi masyarakat Surabaya yang mengurus enam hal sekaligus secara online mulai surat pindah masuk, pindah keluar, akta lahir, akta kematian, surat pernikahan, dan surat cerai.

Serta inovasi Tahu Panas (Tak Takut Kehujanan, Tak Takut Kepanasan). Kegiatan ini adalah perbaikan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi sosial daerah kumuh. Penanganan program ini dilakukan secara terpadu baik dalam hal perbaikan fisik lingkungan, sosial, maupun ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan. (iwd/iwd)