"Ternyata BPN kabupaten Madiun punya ide luar biasa, bisa memetakan sesuai target tanah yang belum bersertifikat. Ini kita akan jadikan contoh. Makanya kami bawa seluruh bupati dan Wali Kota Sulawesi tengah ke sini," jelas Sekjen ATR/BPN Kementerian Agraria dan Tata Ruang Sudarsono kepada wartawan di Madiun Rabu (7/3/2018).
![]() |
Sementara itu suksesnya BPN kabupaten Madiun, dalam pengurusan sertifikat tak lepas dari satgas mafia. Satgas mafia dibentuk BPN melibatkan Polres Madiun dengan jumlah jumlah 178 personel yang tersebar di 198 desa dan 15 kecamatan.
"Kita tidak lepas dari keterlibatan satgas mafia yang dibantukan dari Polres Madiun. Mereka terjun melakukan pemetaan semua bidang tanah, untuk didaftarkan," jelas Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun Budi Martono kepada wartawan saat kunjungan bersama kementerian Agraria di Kantor Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng.
Sementara itu, Kapolres Madiun AKBP I Made Agus Prasatya menuturkan satgas mafia tanah sangat berperan dalam permasalahan mafia tanah. Adalah Bhabinkamtibmas dalam IP4T yang sebagai ujung tombak dengan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah.
"Permasalahan tanah di Madiun telah dipetakan utamanya sekitar Tol dan aset tanah PT KAI yang banyak terdapat mafia tanah . Bhabinkamtibmas sangat berperan dalam IP4T, dengan kunjungan dari rumah ke rumah, problem solving masalah tanah, dan cegah mafia berkeliaran," jelas Made Agus.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini