Kapolda Jatim Waspadai Produksi dan Pembuangan Limbah di Jawa Timur

Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin/Foto: Budi Sugiharto

Surabaya - Kapolda Jatim mengingatkan akan bahaya pembuangan limbah di Jawa Timur. Katanya, produksi limbah dari berbagai industri di Jatim mencapai sekitar 300 ton.

"Di Jawa Timur produksi limbah sekitar 300 ton. Terus limbahnya mau dibuang kemana," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin di sela acara Cangkrukan kapolda dan pejabat utama polda bersama pimpinan media di Jawa Timur, di rumah dinas kapolda, Jalan Bengawan, Surabaya, Jumat (29/9/2017).

Kapolda mengatakan, pembuangan limbah yang ngawur, akan berdampak pada anak cucu kita.

BACA JUGA: Limbah Dibuang di Surabaya, Polda Jatim Koordinasi dengan Bea Cukai

"Mungkin sekarang dampaknya tidak pada kita. Tapi turunan kita, anak cucu kita," ujarnya.

Kapolda asli arek Suroboyo ini menerangkan, beberapa waktu lalu dirinya membaca beruta tentang pembuangan limbah medis di wilayah Kabupaten Situbondo.

"Pembuangan limbah sampai di daerah terpencil. Ini juga perlu pengawasan dari teman-teman media," tuturnya.

BACA JUGA: Pembuangan Limbah di Surabaya Jadi Isu Internasional

Mantan Kapolda Maluku Utara ini yakin, bahwa pertumbuhan industri di Jawa Timur cukup pesat. Namun, yang harus dipikirkan adalah tentang pembuangan limbah yang dihasilkan dari industri tersebut.

"Terus pengelolaan limbahnya nggak ada bagaimana," ujarnya.

Selain itu, pengawasan pembuangan limbah yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dinilai masih kurang personelnya. Serta, anggaran untuk bagi pengawasannya juga masih minim.

BACA JUGA: Polda Jatim Tinjau Ulang Status Tersangka 3 Orang Pembuang Limbah

"Dukungan anggarannya masih kurang. patroli sungai saja masih menumpang. Ini kan memprihatinkan," katanya.

Kapolda menegaskan, kepolisian siap membackup penegakkan hukum pada pembuangan limbah di Jawa Timur.

"Kalau polisi turun di depan, nanti malah menjadi bulan-bulanan. Nanti dibilang mengganggu investasi lah, menganggu karyawan. Kita siap berada di belakang dan membackup untuk penegakkan hukumnya," tandasnya. (roi/bdh)