PKL Malioboro Mengadu ke LBH, Ini Sikap Pemda DIY

Heri Susanto - detikNews
Selasa, 11 Jan 2022 18:45 WIB
PKL Malioboro saat mengadu ke LBH
PKL Malioboro saat mengadu ke LBH Yogyakarta. Foto: Jauh Hari Wawan S/detikcom
Yogyakarta -

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak mempersoalkan langkah para pedagang kaki lima (PKL) Malioboro yang mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Sebagian PKL Malioboro itu meminta agar rencana relokasi yang akan dilakukan Pemda DIY diundur.

"Kalau masih ada sesuatu yang (dianggap) salah, (PKL) melakukan pengaduan, ya kita ikuti saja," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kadarmanta Baskara Aji kepada wartawan di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Selasa (11/2/2022).

Aji mengatakan, relokasi PKL Malioboro ke eks Dinas Pariwisata (Dispar) DIY dan eks Bioskop Indra itu demi legalitas sekaligus kenyamanan para PKL. Sebab, emperan toko yang selama ini menjadi tempat berjualan PKL Malioboro merupakan milik dari pemilik lahan.

Untuk itu, Pemda DIY berupaya memberikan solusi dengan cara relokasi agar para PKL itu nyaman membuka usaha di tempat yang legal dan permanen.
"Pada prinsipnya Pemda itu tujuannya PKL bisa mendapatkan tempat berusaha yang lebih layak, yang legal, tidak menempati tempat yang tidak permanen," kata Aji.

Aji menambahkan, PKL yang direlokasi itu juga akan dibebaskan dari retribusi dan biaya sewa. "Dari sisi biaya juga kita bebaskan. Kita siapkan solusinya (ke tempat relokasi dengan tidak menggunakan emperan toko)," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengaku masih mencari waktu yang tepat untuk merelokasi PKL Malioboro. Haryadi juga akan memastikan kelayakan tempat baru bagi para PKL Malioboro itu.

"(Masih mencari) Waktu yang tepat. Kami akan pastikan tempatnya ini, fasilitasnya sudah layak atau belum. Kamar mandi misalnya ya, harusnya ada banyak. Masak wisata 100 orang mau ke toilet harus antri," kata Haryadi.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah PKL Malioboro mengadu ke LBH Yogyakarta tadi siang. Mereka berharap agar Pemda DIY bersedia menunda rencana relokasi PKL yang sedianya dilaksanakan bulan ini.

"Kami istilahnya bukan menolak, kami menerima sebenarnya. Kami minta transparansi dan penundaan saja supaya siap mental dan finansial," kata salah satu PKL Malioboro, Supriyati, saat ditemui di LBH Yogyakarta.

(dil/ahr)