Sejarah Keraton Yogyakarta, Lawan Belanda hingga soal Keistimewaan

Tim detikcom - detikNews
Senin, 06 Des 2021 12:13 WIB
Proyek revitalisasi Pagelaran bagian dari komplek Keraton Yogyakarta terus dikebut. Hal ini dilakukan untuk perawatan dan melestarikan keaslian bangunan.
Proyek Revitalisasi Pagelaran Keraton Yogyakarta. (Foto: Pius Erlangga/detikcom)

Selama proses pembangunan tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono I beserta keluarganya tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang. Sri Sultan Hamengku Buwono I beserta keluarga dan para pengikutnya memasuki Keraton Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1756 (Kamis Pahing, 13 Sura 1682 TJ). Dalam penanggalan Tahun Jawa (TJ), peristiwa ini ditandai dengan sengkalan memet, Dwi Naga Rasa Tunggal dan Dwi Naga Rasa Wani.

Seiring berjalannya waktu, wilayah Kasultanan Yogyakarta mengalami pasang surut. Terutama terkait dengan pengaruh pemerintah kolonial baik Belanda maupun Inggris.

Ketika Inggris berhasil menyerang dan memasuki keraton, pada tanggal 20 Juni 1812, Sultan Hamengku Buwono II dipaksa turun tahta. Penggantinya, Sri Sultan Hamengku Buwono III dipaksa menyerahkan sebagian wilayahnya untuk diberikan kepada Pangeran Notokusumo (putra Hamengku Buwono I) yang diangkat oleh Inggris sebagai Adipati Paku Alam I.

Wilayah kekuasaan Kasultanan yang diberikan kepada Paku Alam I meliputi sebagian kecil di dalam ibu kota negara dan sebagian besar di daerah Adikarto (Kulon Progo bagian selatan). Daerah ini bersifat otonom, dan dapat diwariskan kepada keturunan Pangeran Notokusumo. Oleh karena itu, sejak 17 Maret 1813, Adipati Paku Alam I mendeklarasikan berdirinya Kadipaten Pakualaman.

Perubahan besar berikutnya terjadi setelah diproklamasikan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, segera mengucapkan selamat atas berdirinya republik baru tersebut kepada para proklamator kemerdekaan. Dukungan terhadap republik semakin penuh manakala Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengeluarkan amanat pada tanggal 5 September 1945 yang menyatakan wilayahnya yang bersifat kerajaan adalah bagian dari Negara Republik Indonesia.

Menerima amanat tersebut maka Presiden pertama Republik Indonesia, Ir Sukarno, menetapkan Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam merupakan dwitunggal yang memegang kekuasaan atas Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Status keistimewaan tersebut semakin kuat setelah disahkannya UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dengan demikian, diharapkan agar segala bentuk warisan budaya di Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman untuk terus dijaga dan dipertahankan kelestariannya.


(sip/mbr)