Terpopuler Sepekan: Ada Ulah Mafia di Sengketa Taman Sriwedari

Ari Purnomo - detikNews
Sabtu, 04 Des 2021 11:45 WIB
Taman Sriwedari yang jidup segan mati tak mau
Taman Sriwedari Solo (Foto: Wahyu Setyo Widodo)
Solo -

Sengketa lahan Sriwedari antara ahli waris Wiryodiningrat dengan Pemkot Solo memasuki babak baru. Mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyebut ada mafia tanah yang bermain di balik kasus yang terjadi sejak 1979 itu.

Dugaan Rudy terkait mafia tanah bukan tanpa dasar. Dia melihat adanya ketidakberesan dalam kasus tanah di jantung Kota Solo itu, yakni setelah lahan yang diputuskan pengadilan justru lebih luas dari yang dituntut ahli waris.

"Lahan Sriwedari HP 22 itu yang dituntut ahli waris itu luasnya hanya 3,4 hektare, tetapi diputuskan menjadi 9,9 hektare," papar Rudy saat ditemui detikcom, Selasa (30/11).

Rudy menilai ada yang janggal dengan keputusan tersebut, mengingat lahan yang diputuskan membengkak hingga hampir tiga kali lipat.

"Yang dituntut itu hanya 3,4 hektare ya di Bon Rojo saja, tetapi diputuskan 9,9 hektare. Keputusannya kok segitu kalau tidak ada permainan piye? (kalau tidak ada permainan gimana?" urai Rudy.

"Kalau tidak ada permainan tidak mungkin, 3 hektare jadi 9 hektare, tidak masuk akal. Novum saya 1 ultra petita, stablat asli dari BPN," susulnya.

Rudy juga mendorong agar dugaan mafia tanah diusut secara tuntas. Dia bahkan mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini.

Dengan campur tangan Presiden dia berharap kasus yang sudah berjalan sejak puluhan tahun silam itu bisa secepatnya rampung.

"Pemerintah pusat langsung turun tangan agar meminta Mahkamah Agung (MA) menyelesaikannya, itu kalau dikaji dari awal selesai. Solo tanpa Sriwedari bukan Solo," tutur Rudy.

Sementara itu, ahli waris Wiryodiningrat sepakat dengan apa yang disampaikan Rudy terkait pengusutan mafia tanah.

"Ahli waris mendukung agar Satgas Mafia Tanah segera mengusut tuntas jaringan mafia tanah," kata kuasa hukum ahli waris Sriwedari, Anwar Rachman, melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Minggu (28/11).

Anwar menambahkan, kantor pertanahan dan Pemkot Solo bertanggung jawab atas penerbitan empat sertifikat Sriwedari.

Selanjutnya: apa kata Wali Kota Gibran?