Persoalan sengketa lahan Sriwedari kembali ramai setelah mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menuding adanya mafia tahan di balik kasus tersebut. Menurutnya, permasalahan lahan Sriwedari sebenarnya sudah selesai sejak 1979 tetapi pada kenyataannya masih terus bergulir sampai sekarang.
Rudy menilai status Sriwedari sebetulnya sudah ditetapkan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) sejak 1979. Dengan demikian, lahan Sriwedari adalah milik negara.
"Tidak perlu ditinjau lagi, Sriwedari selesai sejak 1979. RVE itu sudah dikonversikan menjadi HGB, HGB itu batas 50 tahun. Dan jika seorang waku-waktu negara membutuhkan bisa dicabut, tidak ada persoalan," tegas Rudy, Selasa (30/11).
Mengenai indikasi adanya mafia tanah, Rudy menyampaikan, salah satu buktinya adalah penggelembungan luas lahan yang disengketakan. Awalnya lahan yang disengketakan hanya 3,4 hektare tetapi pada keputusannya justru membengkak menjadi 9,9 hektare.
"Lahan Sriwedari HP 22 itu luasnya hanya 3,4 hektare, tetapi diputuskan menjadi 9,9 hektare bahasa hukumnya ultra petita," paparnya.
Menurutnya, sangat janggal lahan sengketa bisa meluas hampir tiga kali lipat jika tidak ada oknum yang bermain di baliknya.
"Yang dituntut itu hanya 3,4 hektare ya di Bon Rojo tetapi diputuskan 9,9 hektare. Keputusannya kok segitu kalau tidak ada permainan," ucapnya.
"Jadi tidak ada istilah kita tidak mau neka-neka (aneh-aneh) tidak, tapi 3,4 jadi 9 itu kan jadi tanda tanya," sambung Rudy.
Terkait dengan usulannya agar Presiden Jokowi turun tangan dalam kasus Sriwedari adalah agar kasus ini bisa segera selesai.
"Pemerintah pusat langsung turun tangan agar Presiden meminta Mahkamah Agung (MA) menyelesaikannya, itu kalau dikaji dari awal selesai. Solo tanpa Sriwedari bukan Solo," tandasnya.
Tudingan adanya mafia tanah ditanggapi oleh pihak ahli waris Wiryodiningrat. Ahli waris pun mendukung sepenuhnya usulan FX Rudy agar ada pengusutan mafia tanah.
"Ahli waris mendukung agar Satgas Mafia Tanah segera mengusut tuntas jaringan mafia tanah," kata kuasa hukum ahli waris Sriwedari, Anwar Rachman, melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Minggu (28/11).
Selanjutnya: beda pemikiran Gibran dengan Rudy soal penanganan sengketa
